BRIN kolaborasi lintas-lembaga luncurkan buku tentang perubahan iklim

1 hari yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Griffith University, Australia dan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah meluncurkan buku tentang dampak perubahan iklim berjudul "Climate Change, Labour and Migration in Indonesia".

Buku tersebut merupakan kumpulan hasil kajian tentang perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan paling terdampak perubahan iklim, utamanya pada kawasan pesisir Pulau Jawa yakni Daerah Khusus Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak.

"Buku ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan lintas sektor yang mencakup ekonomi politik, sosial-ekonomi, dan migrasi, yang dapat direspons melalui penguatan sektor pertanian dan struktur komunitas di tingkat domestik, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang sering menghadapi beban ganda dalam ketahanan iklim," ujar Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN Muhammad Najib Azca di Jakarta, Selasa.

Buku tersebut memotret tantangan utama akibat perubahan iklim, termasuk penurunan tanah, banjir pasang surut, kenaikan suhu, penurunan ekonomi, sanitasi yang kurang memadai, masalah pasokan air dan pembuangan limbah, penyakit, hingga migrasi dan relokasi, termasuk ketika banjir, yang dapat memicu hak-hak masyarakat tidak terpenuhi.

"Kami berharap dapat memperkaya pembahasan ekonomi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, dengan penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus mendorong seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan," ucap Najib.

Dalam kajian juga ditemukan bahwa 80 persen perempuan melaporkan penurunan pendapatan signifikan akibat banjir, kenaikan permukaan air laut, dan penurunan tanah. Selain itu, perhatian terhadap pemenuhan hak dasar anak-anak seperti akses pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan perlindungan menjadi semakin penting untuk memastikan kapasitas pemulihan yang lebih baik saat terjadi bencana.

Baca juga: BRIN teliti kehidupan masyarakat Ngata Toro di TNLL

Sementara itu, Peneliti dari BRIN Laely Nurhidayah menyampaikan, buku ini dirancang tidak lepas dari keberhasilan hasil riset dengan KONEKSI yang telah berkontribusi pada ruang lingkup kebijakan Indonesia terkait kerja paksa dan migrasi, serta dampaknya terhadap kelompok rentan yang selanjutnya akan memperkaya pembuat kebijakan di masa mendatang.

"Salah satu rekomendasi yang kami susun dalam penelitian ini adalah melakukan revisi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 untuk mengkategorikan tinjauan literatur sistematis dan penurunan tanah sebagai bencana dan memasukkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim," ujar Laely.

Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Franky Zamzani, mengingatkan tentang pentingnya penguatan aksi adaptasi perubahan iklim dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin kompleks dan luas dampaknya terutama pada meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi.

"Upaya mitigasi dan adaptasi perlu berjalan beriringan. Indonesia terus memperkuat komitmennya melalui penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (RAN) untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan. Namun, proses adaptasi juga perlu didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdampak secara langsung," paparnya.

Menurut Franky, buku tersebut bisa meningkatkan diskusi mengenai perubahan iklim lebih dari statistik dan bahasa kebijakan, yang menjadi pengalaman manusia agar bisa membantu masyarakat memahami bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, melainkan juga masalah sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Baca juga: BRIN siapkan lima teknologi unggulan, lindungi Pantura dari banjir rob

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.