BSI Salurkan Pembiayaan Program Prioritas Pemerintah Rp198 Miliar

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp198 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Kuartal I 2026. Penyaluran dana ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menyukseskan berbagai agenda prioritas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan, Selasa (12/5/2026).

Dilansir dari Money, BSI tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga memfasilitasi infrastruktur operasional melalui layanan virtual account bagi pengelola dapur MBG. Saat ini, tercatat sekitar 1.600 titik dapur MBG telah terintegrasi dengan layanan perbankan BSI, dengan konsentrasi utama di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Direktur Risk Management BSI, Grandhis Helmi Harumansyah menjelaskan bahwa perseroan memiliki keterlibatan yang signifikan dalam ekosistem penyediaan makan bergizi tersebut melalui ratusan titik operasional.

"BSI telah mempunyai eksposur kurang lebih kepada sekitar 211 dapur MBG dengan total pembiayaan yang juga mencapai hampir Rp 200 miliar," ujarnya Grandhis Helmi Harumansyah, Direktur Risk Management BSI.

Selain program makan bergizi, BSI mencatatkan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kuat dengan total outstanding mencapai Rp25,7 triliun pada akhir Maret 2026. Khusus pada tiga bulan pertama tahun ini, dana sebesar Rp2,61 triliun telah dikucurkan kepada lebih dari 17.732 pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Keterlibatan BSI dalam program pemerintah juga mencakup sektor perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Kuartal I 2026, perseroan menyalurkan FLPP senilai Rp145,7 miliar untuk pembiayaan hampir 900 unit rumah subsidi.

Berdasarkan data operasional, total nasabah yang menerima manfaat FLPP pada periode tersebut berjumlah 894 orang, dengan akumulasi total pembiayaan rumah subsidi yang telah dikelola perseroan menembus angka Rp5,7 triliun.

Perseroan juga terlibat dalam Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM. Hingga saat ini, nilai outstanding pada sektor ini berada di angka Rp360 miliar yang tersebar kepada 1.131 nasabah syariah.

"BSI berkontribusi aktif terhadap Astacita Pemerintah dan juga mendukung program perekonomian pemerintah," kata dia Grandhis Helmi Harumansyah, Direktur Risk Management BSI.

Dukungan terhadap kebijakan fiskal juga ditunjukkan melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp10 triliun di BSI. Di sisi lain, perseroan memperkuat lini bisnis bullion atau bank emas setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto setahun yang lalu.

Hingga pertengahan Mei 2026, manajemen aset emas yang dikelola melalui produk tabungan, cicilan, hingga gadai emas telah mencapai 23,05 ton. Operasional lini bisnis ini diklaim berjalan sesuai target pertumbuhan yang ditetapkan oleh manajemen.

"Sampai dengan hari ini dari lini bisnis bullion yaitu tabungan emas, cicil emas, dan juga gadai emas. Diinisiasi dan dijalankan oleh BSI berjalan dengan baik," tuturnya Grandhis Helmi Harumansyah, Direktur Risk Management BSI.