Budisatrio Djiwandono Pantau Ketersediaan Pangan di Gudang Bulog Balikpapan

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas dan aset Bulog di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (12/5/2026). Langkah ini diambil guna mengawal ketahanan pangan pascapencapaian swasembada beras nasional pada Desember 2025.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, pengawasan lapangan ini merupakan instruksi kepada kader Gerindra untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal. Budisatrio didampingi oleh jajaran Fraksi Gerindra dari DPRD Kota Balikpapan serta Provinsi Kalimantan Timur dalam inspeksi tersebut.

"Kita saling sinergi untuk memastikan bahwa pangan di Kaltim khususnya di Kota Balikpapan itu tersedia dan harganya terjangkau," kata Budi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Politisi tersebut menekankan bahwa peran Bulog sangat krusial dalam menjaga stabilitas pangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan stok beras masyarakat. Peninjauan ini difokuskan untuk melihat realitas ketersediaan stok yang tersimpan di gudang-gudang daerah.

"Meninjau aset-aset Bulog Kota Balikpapan ini dalam rangka melihat ketersediaan dan kondisi riil di lapangan yang ada di bidang-bidang Bulog," ujar Budi.

Dukungan penuh terhadap kebijakan dan infrastruktur distribusi dianggap perlu karena posisi Bulog yang strategis dalam ekosistem pangan Indonesia. Budi menggarisbawahi bahwa efisiensi distribusi menjadi kunci keberhasilan stabilitas harga di pasar.

"Mengingat keberadaan Bulog dalam ekosistem pangan di Indonesia itu sangat penting dan strategis," tutur Budi.

Setelah melihat kondisi fisik di gudang, legislator asal Kalimantan Timur tersebut memberikan apresiasi terhadap volume stok pangan yang tersedia saat ini. Ia menilai cadangan pangan yang ada masih sangat memadai bagi kebutuhan warga setempat.

"Saya senang pagi hari ini kami bisa melihat langsung bahwa stok sangat mencukupi," kata Budi.

Kendati ketersediaan stok dinilai aman, Budi memberikan catatan mengenai perlunya optimalisasi pada rantai distribusi. Perbaikan infrastruktur dan penyederhanaan kebijakan akses pangan menjadi perhatian utama untuk segera ditindaklanjuti.

"Kami mencatat masih ada perbaikan-perbaikan yang mungkin harus dikejar juga, apakah itu perbaikan infrastruktur maupun dari sisi kebijakan nanti untuk memudahkan akses distribusi kepada masyarakat," tutup Budi.