Bupati Banyuwangi Serap Aspirasi Pembangunan Lewat Rembug Perempuan

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memfasilitasi aspirasi kaum perempuan melalui forum 'Rembug Perempuan' di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kartini ini bertujuan memperkuat keterlibatan perempuan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Forum ini dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai elemen, mulai dari organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, pelaku usaha, hingga komunitas pendamping sosial. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Bupati Ipuk menekankan bahwa peran aktif perempuan merupakan syarat mutlak bagi kemajuan sebuah daerah.

"Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan," kata Ipuk, Bupati Banyuwangi.

Ipuk menjelaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi strategis yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, hingga kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya membedah tantangan tersebut melalui dialog langsung untuk merumuskan solusi pembangunan yang inklusif.

"Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi," ucap Ipuk, Bupati Banyuwangi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Suyanto Waspotondo, menyatakan bahwa forum ini dibagi menjadi empat kelompok kerja utama. Diskusi difokuskan pada tema literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan bisnis dan ekonomi kreatif.

"Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator selanjutnya merumuskan masukan-masukan perencanaan," jelas Suyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.

Perwakilan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Zulfi Zumala, menyampaikan usulan konkret terkait perlindungan perempuan di ranah siber. Pihaknya mendorong adanya sistem mitigasi dan kanal pengaduan khusus untuk menangani kasus kekerasan digital yang kian marak.

"Untuk mendukung produktivitas perempuan kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan medsos untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan," ucap Zulfi, Perwakilan KUPI.

Selain masalah digital, peserta juga mengusulkan penguatan program "Kanggo Riko" untuk membantu ekonomi kepala keluarga perempuan. Forum ini turut dihadiri oleh delegasi dari berbagai organisasi seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IBI, IWAPI, hingga aktivis Migrant Care.