China Kecam Penyitaan Kapal Iran oleh Amerika Serikat di Hormuz

Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi Amerika Serikat yang menyita kapal kargo milik Iran di kawasan Selat Hormuz pada Senin (20/4/2026). Langkah Washington tersebut dinilai dapat memicu eskalasi ketegangan yang lebih luas di wilayah Timur Tengah yang saat ini sedang dalam kondisi rapuh.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan paksa yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Posisi Beijing menekankan pentingnya menjaga stabilitas di jalur pelayaran internasional yang krusial tersebut.

"Situasi di Selat Hormuz saat ini sangat rapuh dan kompleks. Kami prihatin atas tindakan penyergapan paksa yang dilakukan AS terhadap kapal tersebut," kata Guo Jiakun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Guo Jiakun menambahkan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang ada. Menurutnya, kelancaran lalu lintas maritim di Selat Hormuz merupakan kepentingan kolektif komunitas global.

"Kami berharap pihak-pihak terkait dapat menghormati kesepakatan gencatan senjata secara bertanggung jawab, menghindari tindakan yang memperburuk sengketa dan meningkatkan ketegangan, serta menciptakan kondisi yang diperlukan demi pemulihan kelancaran lalu lintas pelayaran melalui Selat tersebut," tambah Guo Jiakun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Beijing memandang saat ini sebagai periode kritis untuk menentukan masa depan konflik di kawasan tersebut. Kesempatan untuk mencapai perdamaian harus dijaga dengan menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak.

"Situasi regional saat ini berada pada tahap kritis, yakni penentuan apakah konflik yang terjadi dapat diakhiri atau tidak. Setelah jendela peluang menuju perdamaian terbuka, situasi kondusif perlu diciptakan guna mengakhiri konflik tersebut sesegera mungkin," ungkap Guo Jiakun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Tiongkok menegaskan dukungannya terhadap upaya deeskalasi berdasarkan prinsip yang diusulkan oleh kepemimpinan mereka. Peran konstruktif akan terus diambil oleh China guna mengupayakan stabilitas jangka panjang.

"China, menurut Guo Jiakun, mendukung pihak-pihak terkait untuk menjaga momentum gencatan senjata dan negosiasi, bertindak sesuai dengan semangat empat poin usulan Presiden Xi Jinping, terus mendorong deeskalasi, serta memainkan peran konstruktif demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di kawasan Timur Tengah," papar Guo Jiakun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Kementerian Luar Negeri China juga membuka ruang kerja sama dengan dunia internasional untuk mencegah situasi semakin memburuk. Hal ini diperlukan agar proses deeskalasi tetap berjalan di jalur yang benar.

"Kami berharap agar semua pihak dapat bekerja sama mencegah situasi ini agar tidak semakin memburuk. Kami juga siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk terus memberikan kontribusi yang semestinya demi tercapainya deeskalasi," tambah Guo Jiakun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa pasukannya telah mengambil alih kapal kargo Touska yang berbendera Iran. Trump menuduh kapal tersebut mencoba melanggar blokade laut yang diterapkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.

"Banyak bom akan mulai meledak," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat kepada PBS News.

Sementara itu, pihak Teheran melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baqaei memberikan respons tegas terhadap tekanan Amerika Serikat. Iran menyatakan tidak akan tunduk pada ancaman yang diberikan oleh pihak Washington.

"Republik Islam Iran tidak menerima batas waktu atau ultimatum apa pun dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya," kata Esmaeil Baqaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Ketegangan ini bermula sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Februari lalu yang memicu balasan militer. Sejak 13 April, Amerika Serikat melakukan blokade total terhadap pelabuhan Iran setelah negosiasi putaran pertama di Islamabad menemui jalan buntu.