CORE: Regulasi buat hubungan bisnis UMKM-platform saling menguntungkan

2 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai regulasi yang tepat dari pemerintah dapat membuat kepastian hubungan bisnis yang saling menguntungkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan platform digital seperti e-commerce/marketplace.

“Jadi ini yang harus diatasi oleh pemerintah untuk memastikan hubungan bisnis antara platform e-commerce dengan UMKM yang lebih saling menguntungkan,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pendapat Faisal ini merespons para pelaku UMKM yang baru-baru ini mengeluhkan tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan.

Pemerintah pun melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Baca juga: Celios soroti perlindungan UMKM di lokapasar imbas bea logistik naik

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce. Aturan ini pun kini sedang berada dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian terkait.

Faisal menilai, tingginya biaya layanan di platform e-commerce dan marketplace pun memengaruhi keputusan bisnis dari para penjual, utamanya pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan pasar maya tersebut untuk memasarkan dan menjual produknya lebih luas.

“Bargaining position menjadi lebih besar sehingga ketika ada kenaikan biaya, misalnya biaya logistik karena faktor perang atau energi dan lain-lain, kemudian platform e-commerce yang berada pada bargaining position lebih tinggi ketika ada tekanan biaya, biasanya dibebankan pada mitranya,” ujarnya.

Baca juga: Mendag: Aturan e-commerce tak tumpang tindih dengan Kementerian UMKM

Oleh karena itu, ia menilai pola bisnis dan relasi bisnis seperti ini harus direspons oleh kebijakan pemerintah guna memastikan bahwa UMKM tetap bisa berkembang, mengingat UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia dan perkembangannya turut menjadi prioritas.

“Sehingga ada permasalahan jika ada permasalahan kaitannya dengan kenaikan biaya, akses pasar, hubungan bisnis relasi dengan mitra platform e-commerce dan lain-lain ini harus direspons untuk memastikan UMKM itu betul-betul bisa mendapatkan ruang untuk mengembangkan bisnisnya,” kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.