Digitalisasi Bansos Meluas ke 42 Daerah, Validasi Data Kini Lebih Akurat

Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital terus mematangkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) atau digitalisasi bansos guna memperkuat akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sistem berbasis artificial intelligence (AI) tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara nasional paling lambat akhir 2026.

Perlinsos digital merupakan portal pendaftaran dan sanggah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Sistem ini saat ini tengah diuji coba sebelum diperluas ke 42 kabupaten mulai 13 Mei 2026.

“(Digitalisasi) ini memang sangat penting sehingga proses pengambilan keputusan basisnya harus data akurat. Kami bersyukur antar kementerian lembaga yang punya sekitar 27 ribu aplikasi sudah mulai tersambung,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Luhut, sistem tersebut telah memanfaatkan teknologi pindai wajah (face recognition) dan AI untuk meningkatkan validasi penerima bantuan sosial. Teknologi itu sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi.

“Dengan face recognition yang sudah kita praktekkan juga di Banyuwangi dan ternyata sangat akurat,” kata Luhut.

Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada Juni mendatang, termasuk mengecek proses pendaftaran dan mekanisme sanggah data penerima bantuan.

“Presiden akan meninjau beberapa tempat kira-kira kita usulkan tanggal 8-9 Juni ini ada di Banyuwangi, Surabaya dan Bali. Kalau ini semua berjalan baik yang 42 Kabupaten, Presiden nanti roll out pada bulan Oktober atau November, paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan” jelas Luhut.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memetakan profil penerima bantuan secara lebih lengkap, termasuk kondisi sosial, aset, hingga data biometrik penerima manfaat.

“Dengan adanya digitalisasi Bansos ini kita lebih mengetahui profil dari penerima Bansos. Kita tidak hanya tahu asetnya atau juga mungkin kepemilikan rumahnya, tapi juga kita tahu biometriknya, kita bisa tahu wajahnya. Jadi teridentifikasi lebih lengkap dengan digitalisasi Bansos,” kata Gus Ipul.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengetahui berbagai jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun bantuan nonpemerintah.

“Sehingga kita bisa mengetahui setiap tahun penerima manfaat ini menerima berapa besar bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan aplikasi tersebut terhubung dengan berbagai basis data pemerintah milik Kemensos, Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas, BPJS, ATR/BPN serta sejumlah instansi lain. Integrasi data itu diharapkan membantu pemerintah mengukur tingkat kelayakan penerima manfaat sekaligus memantau proses menuju kemandirian keluarga penerima bantuan.

“Sehingga kita bisa mengukur lebih jauh tentang keluarga penerima manfaat apakah mereka masih layak atau memerlukan waktu untuk bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Jadi banyak manfaat dari digitalisasi Bansos ini, utamanya untuk supaya Bansos lebih tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan masyarakat prasejahtera dan lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan smartphone tetap akan mendapat pendampingan melalui pendamping sosial, relawan, hingga pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan.

“Pelan-pelan nanti kalau sudah terbiasa, insyaallah makin hari makin banyak orang yang akan memanfaatkan digitalisasi Bansos ini. Belum sempurna, tapi harus dimulai,” kata Gus Ipul.

Ahli Kemiskinan sekaligus Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah mengintegrasikan berbagai data lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung penyaluran bansos yang lebih akurat.

“Saya ingin berterima kasih, karena selama 70 tahun Indonesia Merdeka baru kali ini data administrasi terintegrasi,” katanya.