Donald Trump Ubah Syarat Proposal Damai Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya mengubah sejumlah persyaratan dalam usulan proposal untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Langkah pengetatan syarat ini memicu reaksi keras dari pihak Iran yang menuntut jaminan hak bagi rakyatnya.

Perubahan dokumen tersebut dilaporkan melibatkan penguatan persyaratan kesepakatan yang kini telah dikirimkan kembali oleh Amerika Serikat untuk dipertimbangkan oleh Teheran. Berita mengenai revisi draf perdamaian ini dilansir dari Detikcom pada Minggu (31/5/2026).

Situs berita Axios mengungkapkan bahwa Trump ingin memperkuat beberapa poin krusial, termasuk tindakan terhadap material nuklir Iran. Langkah ini berpotensi memperpanjang negosiasi selama beberapa hari sebelum keputusan final tercapai guna menyudahi perang yang pecah sejak 28 Februari lalu.

Hingga kini proposal tersebut masih menunggu keputusan resmi dari Trump setelah ia melakukan pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih pada hari Jumat. Prioritas utama sang presiden mencakup kesepakatan agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir serta pembukaan kembali Selat Hormuz.

Menanggapi hal itu, Kepala Negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apa pun yang merugikan hak-hak masyarakat Iran dan menyatakan tidak memercayai janji sekutu.

"Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah ditegakkan," kata Ghalibaf, Kepala Negosiator Iran.

Pemerintah Iran saat ini memandang pencabutan sanksi ekonomi dan pelepasan aset yang dibekukan di bank luar negeri sebagai poin utama yang wajib dijamin oleh Amerika Serikat.

"tidak memercayai kata-kata musuh maupun janji-janjinya." kata Ghalibaf, Kepala Negosiator Iran.

Hingga saat ini, proses saling kirim proposal kerangka kerja antara Washington dan Teheran masih terus berjalan demi meredakan ketegangan yang tengah melanda kawasan Timur Tengah tersebut.