DPR Minta Kementerian Pendidikan Jelaskan Alasan Kampus Bangun SPPG

1 jam yang lalu

WAKIL Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Lalu Hadrian Irfani meminta penjelasan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi perihal pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis di kampus. Dia mengatakan, Komisi X DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto pada 19 Mei mendatang.

"Mendikti harus menjelaskan kenapa kampus diberikan izin untuk mengelola. Apakah itu kepentingannya karena untuk riset, untuk membantu masyarakat sekitar, dan apa?" kata Lalu di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, Komisi X belum mendapat penjelasan dari Kemendiktisaintek tentang alasan kampus diberikan izin mengelola MBG. Dia juga mempertanyakan, mengapa Badan Gizi Nasional memberikan slot pembangunan dapur MBG di kampus padahal sebelumnya tidak tersedia lagi jatah pendaftaran satuan pelayanan pemenuhan gizi baru.

Dia juga menyoroti penolakan rektor sejumlah kampus terhadap rencana perluasan dapur MBG di kampus. Dia menilai hal itu berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan dan mengganggu orientasi pendidikan tinggi.

"Kemudian berubah haluan, yang tadinya tujuan perguruan tinggi adalah fokus terhadap dunia pendidikan tinggi. Dengan adanya pengelolaan dapur, nanti dikhawatirkan berubah fokus atau target dan tujuan dari pendidikan tinggi itu sendiri," tutur dia.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan SPPG Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa, 28 April 2026. Brian mengatakan fasilitas dapur MBG yang dibangun Unhas itu bisa ditiru menjadi contoh konkret peran perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat posisi kampus sebagai institusi mandiri.

“Intinya adalah bagaimana dari perguruan tinggi bisa menjalankan peran untuk mendukung program prioritas Presiden, salah satunya program MBG,” kata Brian saat peresmian, seperti dikutip dari Antara.

Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fathul Wahid menolak pembangunan SPPG di kampus karena ingin mempertahankan nalar kritis perguruan tinggi terhadap berbagai kebijakan negara. Fathul menyatakan kampus punya mandat meningkatkan mutu pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, dan menjaga nalar kritis. Kampus seharusnya tidak dibebani peran operasional yang menjauhkan misi strategis tersebut.