DPR Soroti Manajemen KAI Buntut Tabrakan Maut di Bekasi Timur

Sejumlah anggota DPR RI memberikan respons terkait usulan perubahan posisi gerbong khusus wanita menyusul insiden tabrakan maut antara KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026). Penegasan mengenai pentingnya audit manajemen keselamatan PT KAI menjadi poin utama yang disampaikan para legislator tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menyampaikan pandangannya terkait usulan teknis penempatan gerbong penumpang pasca-kecelakaan. Dilansir dari Detikcom, Singgih menilai penempatan posisi gerbong wanita di rangkaian kereta tidak menjadi persoalan mendasar dalam aspek keselamatan jiwa saat terjadi benturan.

"Saya pikir sama saja, jika di belakang kemarin gerbong laki-laki juga, yang meninggal juga sama," kata Singgih kepada wartawan, Rabu (28/4/2026).

Politisi tersebut lebih menekankan pada perbaikan sistem internal penyedia jasa layanan kereta api. Ia mendorong adanya pemeriksaan mendalam terhadap standar operasional prosedur yang berlaku saat ini guna mencegah tragedi serupa terulang kembali di masa depan.

"Yang penting di perbaiki ya manajemen keselamatan di KAI, audit menyeluruh," ucap Singgih.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Wastam, berpendapat bahwa perlindungan nyawa merupakan hak yang setara bagi seluruh penumpang tanpa memandang gender. Meski demikian, ia menunjukkan sikap terbuka terhadap wacana relokasi gerbong khusus untuk kelompok rentan.

"Pada dasarnya hak laki laki dan perempuan sama, apalagi menyangkut jiwa seseorang," kata Wastam.

Wastam menjelaskan bahwa jika faktor fisik menjadi pertimbangan keamanan, maka penempatan di area yang paling minim risiko kecelakaan layak untuk dipertimbangkan. Ia menilai perlindungan terhadap penumpang yang dianggap secara fisik lebih lemah merupakan langkah preventif guna meminimalisir jumlah korban jiwa.

"Tapi kalau dirasa bahwa perempuan lebih lemah secara fisik dibanding laki laki, maka alangkah baiknya yang lebih lemah ditempatkan di tempat yang paling memungkinkan sehingga kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan minim korban. Bahkan, kalau bisa sesuai harapan tidak ada korban," kata Wastam.

Legislator asal Fraksi Demokrat ini juga memandang saran dari pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai sesuatu yang logis untuk dikaji lebih lanjut.

"Usulan ini memungkinkan," sambung Wastam.

Fokus utama yang digarisbawahi tetap merujuk pada penguatan sistem keamanan secara menyeluruh oleh pihak KAI. Wastam mengingatkan bahwa edukasi publik juga memegang peranan krusial agar tindakan individu tidak membahayakan pengguna transportasi lainnya.

"Sistem keamanannya saja yang dioptimalkan, jadi kalau terjadi sesuatu bisa tertangani. Bahkan kalau bisa bisa terselesaikan sebelum menimbulkan masalah," ungkap Wastam.

Wastam berharap semua pihak, baik operator maupun masyarakat umum, dapat melakukan pembenahan diri demi keselamatan bersama di jalur transportasi publik.

"Semua harus berbenah, termasuk masyarakat teredukasi kalau akan membahayakan pihak lain," tambah Wastam.

Menteri PPPA Arifah Fauzi sebelumnya mengajukan saran agar gerbong KRL khusus wanita dipindah ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai langkah perlindungan. Usulan tersebut disampaikan Arifah saat melakukan kunjungan langsung kepada para korban kecelakaan di RSUD Bekasi.

"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ujar Arifah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).