DPW PPP se&Indonesia Desak Muhamad Mardiono Ganti Sekjen Taj Yasin

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di seluruh Indonesia mendesak Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk mengevaluasi dan mengganti Sekretaris Jenderal Taj Yasin. Desakan ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring pada Kamis (16/4/2026).

Aksi ini dipicu oleh penilaian para pimpinan daerah terhadap kinerja Taj Yasin yang dianggap menghambat jalannya organisasi. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, terdapat indikasi oknum di tingkat DPP yang menjadi kendala efektivitas kerja partai sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, memberikan sorotan tajam mengenai fungsi organisasi yang tidak berjalan semestinya di bawah kendali Sekjen saat ini. Saiful mengeklaim bahwa pembicaraan mengenai kepentingan internal partai justru dikesampingkan dalam beberapa bulan terakhir.

"Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi," ujar Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Saiful menambahkan bahwa manuver yang dilakukan oleh Sekjen sudah masuk dalam kategori pembangkangan dan tindakan inkonstitusional. Ia merujuk pada ketentuan dalam AD/ART partai yang seharusnya menjadi acuan tata kelola organisasi.

"Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian," tegas Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi tersebut demi menjaga soliditas partai. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah posisi Sekjen merupakan amanat dari Mukernas yang harus segera dilaksanakan.

"Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai," kata Mulyadi, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, yang menyoroti urgensi konsolidasi menjelang agenda politik besar. Ia memandang pergantian pendamping Ketua Umum sebagai langkah krusial untuk mempercepat proses verifikasi partai ke depan.

"Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik," ujar Eka Candra, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat.

Pertemuan yang diikuti oleh jajaran pimpinan wilayah tersebut juga membahas agenda teknis lainnya terkait persiapan musyawarah cabang di daerah masing-masing.