DSI Diharap Kelola Ekspor Komoditas dengan Sistem Transparan & Terintegrasi

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan setidaknya ada tiga indikator utama sebagai kunci keberhasilan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN baru eksportir utama komoditas nasional.

Perusahaan pelat merah itu memiliki kendali penuh terhadap arus devisa komoditas strategis nasional. Menurutnya, kehadiran regulasi formal perlu didukung oleh tata kelola yang kredibel, transparan, serta dibangun oleh prinsip profesionalisme. Syarat tersebut akan membuat lembaga baru ini mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

“Kehadiran DSI bisa dipahami sebagai instrumen koreksi struktural negara agar kekayaan alam tidak berhenti sebagai angka ekspor, tetapi benar-benar menjadi sumber penguatan fiskal, stabilitas moneter, dan pembiayaan pembangunan nasional,” ujar Ronny dalam keterangannya, Minggu (31/5).

Ronny menjelaskan, ketiga indikator tersebut mencakup peningkatan retensi devisa hasil ekspor di dalam negeri yang terukur, transparansi transaksi melalui integrasi data lintas lembaga, serta efisiensi ekonomi yang menjaga daya saing dunia usaha.

Dia menjelaskan, keberadaan sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi dinilai memiliki potensi besar untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku ekspor komoditas, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing.

"Ketika data ekspor, kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan lalu lintas devisa berada dalam satu ekosistem yang terkoneksi, ruang manipulasi otomatis menyempit drastis," jelasnya.

Sistem terintegrasi DSI, menurut Ronny, bisa menjadi game changer jika disertai insentif dan disinsentif yang tepat. Para eksportir pada dasarnya akan mengikuti struktur insentif ekonomi.

"Jika parkir devisa di dalam negeri memberikan manfaat yang kompetitif, misalnya fleksibilitas penggunaan, insentif pajak tertentu, atau kepastian regulasi, maka kepatuhan akan meningkat," kata Ronny.

Dia juga menuturkan, DSI berpotensi menjadi salah satu intervensi struktural dalam satu dekade terakhir untuk memperkuat stabilitas rupiah. Menurutnya, Indonesia kerap menghadapi situasi surplus komoditas yang tinggi, namun tekanan terhadap rupiah tetap berulang.

Ronny mengatakan, jika DSI nantinya berhasil meningkatkan kontrol terhadap arus devisa dari dari sektor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara, efeknya bukan hanya pada cadangan devisa, namun juga pada kedalaman pasar valas domestik. Rupiah dinilai akan memiliki fondasi yang lebih kuat karena pasokan dolar AS di pasar domestik lebih stabil.

"Dengan mekanisme retensi devisa yang lebih kuat, negara memiliki bantalan likuiditas yang lebih besar untuk menjaga stabilitas kurs, membiayai impor strategis, dan meredam kepanikan pasar. Dalam bahasa sederhana, DSI bisa menjadi shock absorber baru bagi ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan teknis pelaksanaan ekspor komoditas strategis melalui BUMN ekspor tersebut. Nantinya, pelaksanaan akan dilaksanakan secara bertahap.

Tahap pertama, ekspor masih akan dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pembeli di luar negeri. Namun, Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN baru yang mengurus ekspor ini akan melakukan dokumentasi. Tahap awal akan diimplementasikan mulai 1 Juni 2026 selama tiga bulan. Pada tahap awal, komoditas strategis yang diekspor melalui DSI hanya tiga, yakni kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Barulah setelah tahap pertama dilakukan dan dievaluasi, tahap selanjutnya akan dilakukan pada 1 September 2026. Nantinya, dalam tahap kedua proses ekspor komoditas strategis akan secara menyeluruh dilakukan oleh DSI.