Ekonom: Pemerintah perlu jaga daya beli saat manufaktur tertekan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap sektor manufaktur yang tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026.

PMI manufaktur merupakan indikator yang menggambarkan kondisi aktivitas industri manufaktur berdasarkan survei terhadap pelaku usaha. Angka PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur sedang mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Sebaliknya, angka di bawah 50 menandakan kontraksi atau perlambatan aktivitas manufaktur.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan tekanan terhadap manufaktur tidak lepas dari dampak konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ia menjelaskan sebelum konflik memanas, kondisi manufaktur Indonesia sebenarnya masih cukup baik, dari sisi kinerja industri maupun permintaan domestik.

Namun, ia menyebut konflik di Timur Tengah kemudian memicu kenaikan biaya energi, biaya produksi, serta gangguan rantai pasok global yang berdampak pada industri dalam negeri.

Kondisi tersebut tercermin dari PMI manufaktur yang turun dari level 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026, lalu masuk zona kontraksi di level 49,1 pada April 2026.

“Tekanannya sudah begitu besar dari biaya produksi dan saya rasa juga karena faktor permintaan,” ujarnya.

Faisal menuturkan selama semester II 2025 hingga Maret 2026, sektor manufaktur masih mampu bertahan karena ditopang permintaan domestik yang kuat meskipun permintaan ekspor melemah.

Namun, menurut dia, tekanan global saat ini tidak hanya memukul sisi produksi, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat melalui inflasi impor (imported inflation) yang menyebabkan kenaikan harga barang dan bahan baku.

“Imported inflation kemudian juga menggerus daya beli, mempengaruhi permintaan pada April 2026, dan itu tentu saja mengurangi permintaan terhadap barang-barang yang diolah oleh industri manufaktur,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu fokus menjaga konsumsi domestik agar minat dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja tetap kuat sehingga dapat menopang permintaan terhadap produk manufaktur.

Selain itu, pemerintah juga disebut perlu menjaga biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan logistik agar tetap kompetitif dan tidak membebani industri.

“Itu yang mesti menjadi fokus karena tekanan manufaktur ini tidak terlepas dari tekanan global. Berarti kebijakan pemerintah memang harus betul-betul menjadi shock absorber dari dampak buruk perang,” ujar Faisal.

Baca juga: Kemenperin tekankan pelemahan PMI karena gangguan pasokan global

Baca juga: Kadin yakin PMI manufaktur RI tetap ekspansi di tengah tekanan global

Baca juga: Ekonom: PMI manufaktur RI April turun tertekan gangguan rantai pasok

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.