Jakarta (ANTARA) - Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menilai kolaborasi lintas sektor serta penguatan sistem keamanan menjadi kunci dalam menghadapi meningkatnya serangan siber di industri jasa keuangan.
Menurut Niki, serangan siber terhadap sektor keuangan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan fenomena global yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI).
“Memang yang kita lihat sebenarnya ini fenomena yang bukan hanya terjadi di Indonesia. Perkembangan generative AI luar biasa cepat sekali, dan secara global sepertinya belum ada yang benar-benar siap untuk mengantisipasi serangan yang menggunakan AI,” ujar Niki di Jakarta Selatan, Rabu.
Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, pola serangan siber telah mengalami perubahan signifikan. Teknologi seperti deepfake yang sebelumnya masih bersifat eksperimental kini telah digunakan secara luas oleh pelaku kejahatan siber.
Baca juga: Kemkomdigi tekankan aspek "digital trust" untuk jaga keamanan siber
“Tiga tahun yang lalu masalah deepfake itu masih teori. Sekarang 80 persen dari serangan sudah menggunakan AI,” katanya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai langkah pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga sudah berada di jalur yang tepat.
Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas anti penipuan daring Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, hingga aparat penegak hukum.
Menurut dia, kerja sama lintas sektor penting karena ekosistem digital melibatkan banyak pihak dengan kewenangan berbeda.
“Dari sisi sistem pembayaran itu di bawah Bank Indonesia, kalau ada nomor yang palsu itu di bawah Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), kalau ada situs yang palsu itu di bawah Komdigi. Ini harus semua nyambung. Kalau tidak, susah kita tahu yang mana yang asli dan yang mana yang palsu,” ujarnya.
Baca juga: Kemkomdigi berupaya tingkatkan tata kelola pengamanan data
Di sisi lain, ia menilai industri keuangan perlu terus memperkuat investasi di bidang keamanan siber. Hal ini mengingat potensi kerugian akibat kejahatan siber tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik.
“Yang lebih penting adalah kepercayaan konsumen. Kalau itu sudah rusak, butuh puluhan tahun untuk membangun kepercayaan itu. Tapi bisa hilang kalau tidak ditangani dengan baik juga,” kata Niki.
Lebih lanjut, Niki menyebutkan bahwa regulator di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, mulai meningkatkan standar keamanan siber, misalnya dalam proses verifikasi identitas dan autentikasi pengguna.
Menurutnya, kejelasan standar teknis menjadi penting agar pelaku industri memiliki acuan yang jelas dalam membangun sistem keamanan.
“Ini tidak bisa gerak hanya dari sisi regulasi tapi harus sampai definisi alat dan teknologi yang perlu diterapkan dengan standar yang jelas supaya kualitas keamanan juga jelas,” ujar Niki.
Baca juga: Mahasiswa paparkan cara agar data pribadi tetap aman pada era AI
Baca juga: Kiat bagi bisnis aman dari serangan siber di tengah gejolak 2026
Baca juga: Wamenkomdigi ingatkan risiko ancaman siber di era AI
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·