Ekonom Sebut Intervensi Danantara di GOTO Akhiri Era Bakar Uang

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai komitmen pembelian bertahap saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan mengakhiri era perang subsidi pada Kamis (7/5/2026).

Langkah strategis ini diprediksi bakal menghentikan praktik bakar uang demi perebutan pelanggan di industri ride-hailing. Dilansir dari Bloombergtechnoz, transformasi model bisnis tersebut diharapkan menjadi lebih efisien serta memberikan keadilan bagi para mitra pengemudi di tengah distorsi pasar.

Syafruddin berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah melalui Danantara merupakan sebuah keniscayaan untuk memperbaiki struktur persaingan yang selama ini dianggap merusak keberlanjutan usaha.

"Intervensi ini tidak layak disebut terlalu jauh jika tujuannya memperbaiki distorsi pasar yang selama ini membebani pengemudi dan mendorong persaingan yang merusak keberlanjutan usaha," kata Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.

Ia memaparkan bahwa sektor transportasi daring sejak awal terbentuk melalui modal besar dan eksploitasi data yang menempatkan posisi tawar platform lebih kuat dibandingkan mitra.

"Dalam struktur seperti itu, negara tidak bisa bersikap pasif lalu berharap persaingan akan sehat dengan sendirinya," kata Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.

Menurutnya, kehadiran negara sangat diperlukan saat pasar gagal mendistribusikan manfaat secara adil, termasuk dalam penetapan batas komisi sebesar 8 persen dan kewajiban perlindungan sosial bagi pekerja.

Syafruddin juga menekankan pentingnya kualitas regulasi agar pemerintah tetap konsisten dan berlaku setara terhadap seluruh pelaku industri digital agar tidak mematikan kompetisi.

"Intervensi yang baik bukan membunuh kompetisi, melainkan mencegah kompetisi berubah menjadi perlombaan menekan pendapatan pekerja," tegas Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.

Namun, ia memberikan catatan mengenai perlunya antisipasi dampak jangka panjang terhadap inovasi dan investasi jika kebijakan ini tidak dirancang dengan matang oleh pemerintah.

Respons perusahaan terhadap intervensi yang tidak tepat dikhawatirkan dapat memicu kenaikan tarif bagi konsumen atau pengurangan insentif bagi para mitra di lapangan.

"Perusahaan bisa merespons dengan menaikkan tarif, mengurangi insentif, memperlambat ekspansi, atau menahan investasi pada pengembangan teknologi. Itu bisa mengurangi daya inovasi sektor ini," ucap Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.

Ia memperingatkan bahwa membiarkan inovasi tumbuh tanpa koreksi dapat menciptakan ekonomi digital yang rapuh bagi para pekerja meskipun terlihat efisien bagi pihak platform.

"Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada pembatasan komisi. Pemerintah perlu menyiapkan kerangka yang menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra, keberlanjutan margin usaha, iklim investasi, dan kualitas layanan publik," tegas Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.