Ekonom Sebut Resep Habibie Tak Bisa Dipakai untuk Pulihkan Rupiah Saat Ini

Kondisi kurs rupiah yang terus melemah dalam beberapa waktu terakhir dinilai berbeda dengan situasi pada masa pemerintahan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.

Pada masa kepemimpinannya, Habibie berhasil menguatkan kurs rupiah dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.500 per dolar AS dengan melakukan berbagai kebijakan mulai dari restrukturisasi bank hingga memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah.

Peneliti Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dwiwulan, mengatakan saat itu Indonesia menghadapi krisis keuangan Asia atau Asian Financial Crisis. Sedangkan tantangan ekonomi saat ini dinilai jauh lebih kompleks.

Ia menjelaskan, saat ini kompleksitas tersebut terlihat dari kondisi defisit transaksi berjalan yang dipengaruhi oleh tingginya belanja jasa serta repatriasi dividen yang besar. Selain itu, belanja barang juga dinilai sangat bergantung pada harga komoditas sehingga membuat kondisi ekonomi menjadi lebih volatil.

“Dan yang kedua juga dari sisi maturity, dari sisi sektor jasa keuangan itu juga masih kurang. Jadi sebenarnya kalau bisa saya bilang, resep untuk pemulihan rupiah itu jauh lebih panjang list-nya dibandingkan ketika Pak Habibie kemarin,” kata Dwiwulan dalam “Diskusi Terbuka Bersama Aliansi Ekonom” di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).

Dwiwulan juga menilai pelemahan rupiah akhir-akhir ini faktor utamanya lebih bersifat fundamental ekonomi. Menurutnya, apabila fundamental ekonomi mampu memberikan stabilitas, profitabilitas yang menguntungkan, serta pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, maka keluarnya satu investor tidak akan menyebabkan depresiasi rupiah sedalam saat ini.

“Jadi menurut saya tidak perlu mengkhawatirkan satu individu tersebut, lebih baik kita benahi yang ada di domestik saat ini,” tutur Dwiwulan.

Sementara terkait usulan reformasi BI, ia mengaku kurang setuju apabila reformasi diarahkan pada penerapan dual mandate bagi bank sentral. Menurutnya, BI sebaiknya tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun demikian, ia menyatakan setuju apabila reformasi dilakukan untuk mengembalikan independensi BI yang dinilai mulai tergerus.

“Dan juga burden sharing berlanjut setelah pandemi. Nah ini yang perlu kita fokuskan reformasi di dalam central bank itu,” sebut Dwiwulan.

Asumsi Kurs Rupiah dalam KEM-PPKF 2027 Masih Realistis

Di sisi lain, Economic Researcher CORE, Yusuf Randy Manilet, menilai target nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800 hingga 17.500 per dolar AS pada 2027 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) bukan merupakan target penguatan rupiah yang agresif, melainkan lebih sebagai upaya menjaga agar pelemahan rupiah tidak bergerak lebih dalam.

Menurutnya, ketika asumsi tersebut disusun, posisi rupiah memang sudah berada di level terlemah sepanjang sejarah sehingga pemerintah dinilai sedang menyesuaikan asumsi ke level yang lebih mendekati realitas pasar saat ini, bukan menjanjikan rupiah kembali ke kisaran Rp 15.000.

“Karena itu kalau dilihat semata dari angka kursnya, asumsi tersebut sebenarnya relatif realistis dan bahkan cukup konservatif. Pemerintah tampaknya mulai mengakui bahwa secara struktural tekanan terhadap rupiah memang lebih berat dibanding beberapa tahun sebelumnya,” ucap Yusuf saat dihubungi kumparan.

Namun, menurutnya persoalan utama bukan terletak pada angka kurs itu sendiri, melainkan kombinasi asumsi makroekonomi yang menyertainya.

Yusuf pun mengatakan tantangannya kini bukan sekadar menjaga kurs rupiah, melainkan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa memperbesar ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Hal inilah yang membuat sebagian memandang target tersebut cukup rapuh, bukan karena mustahil dicapai, tetapi karena asumsi-asumsinya dinilai saling tarik menarik.

Ia pun mengatakan rupiah dalam periode terakhir melemah lebih dalam dibandingkan sebagian besar mata uang negara berkembang lain, yang menunjukkan adanya faktor domestik yang turut memengaruhi.

“Reaksi terhadap wacana pembentukan badan ekspor misalnya menunjukkan bahwa investor tidak hanya menghitung dampak ekonomi langsung, tetapi juga menghitung risiko perubahan aturan main,” tutur Yusuf.

Yusuf pun menilai batas atas asumsi pemerintah di sekitar Rp 17.500 per dolar AS masih cukup realistis, terutama jika tekanan global belum mereda. Namun, batas bawah Rp 16.800 dinilai jauh lebih menuntut dan memerlukan kombinasi kondisi yang cukup ideal, mulai dari pelemahan dolar global, arah kebijakan The Fed yang mulai melonggar, harga energi yang tidak melonjak, disiplin fiskal yang terjaga, hingga membaiknya kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan domestik.

“Di titik ini saya kira pasar sebenarnya sedang memberi pesan yang cukup jelas. Stabilitas rupiah hari ini bukan hanya soal cadangan devisa atau intervensi Bank Indonesia, tetapi juga soal kredibilitas arah kebijakan ekonomi secara keseluruhan,” sebut Yusuf.