Gedung Putih Bantah Rumor Trump Gunakan Kode Nuklir Saat Rapat

Gedung Putih secara resmi membantah rumor viral yang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencoba menggunakan kode nuklir saat memimpin rapat darurat mengenai krisis Iran pada Sabtu lalu. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap klaim mantan perwira CIA yang menyebut adanya ketegangan antara presiden dan militer.

Spekulasi ini pertama kali mencuat melalui pernyataan Larry Johnson, mantan perwira CIA, dalam sebuah siniar pada 20 April. Dilansir dari Detikcom, laporan mengenai adu mulut di dalam Gedung Putih tersebut diklaim melibatkan Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, yang menolak perintah terkait penggunaan wewenang nuklir.

Meskipun pertemuan tingkat tinggi memang terjadi bertepatan dengan berakhirnya masa gencatan senjata Iran, informasi tersebut belum mendapatkan verifikasi dari sumber independen. Johnson menyatakan bahwa penolakan jenderal tersebut memicu perdebatan yang sangat intens di dalam ruangan rapat.

"cukup sengit," kata Larry Johnson, Mantan Perwira CIA.

Penolakan terhadap validitas klaim Johnson juga datang dari kalangan legislatif di Capitol Hill. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik menyuarakan keraguan besar terhadap narasi yang beredar di media sosial tersebut karena dianggap tidak masuk akal dalam situasi nyata.

"ia akan membutuhkan konfirmasi dari berbagai sumber sebelum menganggap klaim tersebut serius," ujar Thom Tillis, Senator Partai Republik.

Senator tersebut menilai skenario konfrontasi langsung terkait peluncuran senjata strategis hampir mustahil menjadi pertimbangan yang realistis. Penegasan ini didukung oleh struktur komando nuklir Amerika Serikat yang menetapkan protokol ketat bagi panglima tertinggi dan penasihat militernya.

"ia tidak dapat membayangkan skenario seperti itu menjadi pertimbangan yang nyata," tambah Thom Tillis, Senator Partai Republik.

Berdasarkan protokol keamanan, Ketua Kepala Staf Gabungan hanya berfungsi sebagai penasihat dan secara teknis tidak memiliki wewenang hukum untuk memblokir perintah peluncuran yang sah. Isu ini menjadi sorotan tajam mengingat rekam jejak Larry Johnson yang sebelumnya pernah menyebarkan tuduhan kontroversial yang dibantah pejabat Inggris.

"sangat tidak masuk akal," kata Pejabat GCHQ, Badan Intelijen Inggris.

Pernyataan dari badan intelijen Inggris tersebut merujuk pada klaim Johnson di tahun 2017 mengenai pengawasan kampanye presiden. Saat ini, sistem komando nuklir tetap berada di bawah pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya krisis konstitusional akibat perselisihan prosedur peluncuran.