Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Copot Adiknya dari Jabatan Wakil Ketua TGUPP

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud resmi menghentikan keterlibatan anggota keluarganya dalam jajaran struktural pemerintah provinsi pada Senin (27/4/2026). Kebijakan ini berdampak langsung pada pencopotan Hijrah Mas'ud, adik kandung Gubernur, dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Keputusan tersebut diambil menyusul adanya gelombang demonstrasi di Kalimantan Timur yang menyoroti isu nepotisme di lingkungan pemerintahan. Dilansir dari Detikcom, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa penghapusan peran keluarga dalam struktur strategis ini mulai diberlakukan secara efektif demi menjaga integritas birokrasi.

Pihak pemerintah provinsi menyatakan bahwa langkah drastis ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi daerah. Rudy Mas'ud mengunggah pernyataan resmi terkait kebijakan tersebut melalui kanal media sosial pribadi dan akun resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Mulai esok (Senin hari ini), saya akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan," kata Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur.

Melalui kebijakan baru ini, Gubernur berharap masyarakat dapat melihat upaya serius dalam memperbaiki sistem kontrol sosial. Rudy Mas'ud menambahkan bahwa kritik dari publik merupakan elemen penting dalam menjaga demokrasi yang sehat di wilayah tersebut.

"Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat. Saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur," terang Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur.

Sebelumnya, keberadaan TGUPP sempat menuai kritik tajam karena dinilai menjadi wadah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rudy Mas'ud sempat memberikan klarifikasi mengenai status para pembantunya tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pencopotan.

"Ada yang keluarga, iya. Tapi itu bukan jabatan struktural. Mereka hanya tim ahli untuk membantu percepatan," kata Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur.

Penghapusan posisi keluarga dalam TGUPP ini menandai perubahan arah kebijakan Rudy Mas'ud dalam merespons tekanan publik dan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah.