Pemprov DKI Jakarta Tata 445 RW Kumuh di Bantaran Rel Kereta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan total 445 Rukun Warga (RW) kumuh di wilayah ibu kota yang direncanakan rampung secara bertahap hingga tahun 2027, dengan fokus utama pada kawasan pemukiman di sepanjang bantaran rel kereta api pada Senin (27/4/2026).

Langkah strategis ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Berdasarkan data yang dilansir dari Detikcom, sebanyak 284 RW telah ditangani hingga tahun 2024, sementara 55 RW lainnya masuk dalam target penataan pada tahun 2025 mendatang.

Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa penataan di area sekitar jalur kereta api mendesak dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan masalah lingkungan. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh terhadap program penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

"Pemprov menargetkan penataan seluruh RW kumuh, total sekitar 445 RW, dengan 284 RW sudah ditangani hingga 2024. Target tambahan penataan 55 RW pada 2025, dan rampung secara bertahap hingga 2027," kata Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik.

Guna mendukung proses relokasi, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah Rumah Susun (Rusun) sebagai hunian sementara. Fasilitas yang disediakan meliputi Rusun Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung, lengkap dengan akses air bersih dari PAM Jaya serta integrasi layanan transportasi publik.

"Dinas terkait akan memastikan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga. Sementara untuk transportasi, akan diintegrasikan agar mobilitas warga tetap terjaga," ujar Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik.

Kebijakan penataan ini juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan negara yang selama ini digunakan secara tidak resmi oleh warga di sekitar bantaran rel. Penertiban tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban kota sekaligus keamanan penduduk.

"Ini bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih aman, tertata, dan layak huni bagi seluruh warganya," kata Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik.

Di tingkat pusat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mulai membangun ratusan unit hunian untuk warga Senen, Jakarta Pusat. Proyek pembangunan rumah di kawasan Jalan Kramat ini merupakan tindak lanjut dari tinjauan lapangan yang dilakukan Presiden Prabowo beberapa pekan sebelumnya.

"Kemudian juga atas arahan Presiden Prabowo, hasil beliau turun ke lapangan dua minggu lalu di daerah Senen, itu sudah mulai dibangun di kawasan Jalan Kramat, ya. Itu saya bersama Pak Donny (Danantara), arahan Pak Rosan juga 300, sekitar 300 rumah di kawasan Senen," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).