Gubernur Pramono Anung Resmikan Empat Kantor Lurah Baru di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan empat kantor kelurahan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara pada Senin (4/5/2026) guna memperkuat pelayanan publik. Empat fasilitas tersebut mencakup Kantor Lurah Senen, Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya yang kini memiliki gedung representatif bagi warga.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, peresmian yang dipusatkan di Kelurahan Senen ini menjadi momentum penegasan standar layanan tingkat kelurahan. Pramono menekankan bahwa posisi kelurahan merupakan garda terdepan pemerintah dalam merespons berbagai keluhan masyarakat secara langsung.

"Yang paling dekat, paling banyak dikomplain itu kelurahan. Maka ini adalah ujung tombak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono juga melakukan inspeksi mendadak pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lokasi tersebut untuk meninjau prosedur administrasi. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan tidak ada biaya tambahan dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun perizinan lainnya.

"Saya tanya, apakah mengurus izin perlu bayar atau tidak? Dijawab gratis. Ngurus STNK, surat pindah dan sebagainya, apakah ada pungutan? Tidak. Semuanya gratis," ujar Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur agar menjaga integritas dan menjauhi praktik pungutan liar. Gubernur mengingatkan bahwa transparansi biaya harus konsisten diterapkan di semua tingkatan operasional tanpa kecuali.

"Jangan sampai hanya karena di depan gubernurnya gratis, tetapi di belakang dipungut. Nggak boleh. Kalau gratis ya harus betul-betul gratis," tegas Pramono.

Selain fungsi administratif, gedung baru ini diharapkan bertransformasi menjadi pusat interaksi sosial yang lebih ramah dan humanis bagi penduduk sekitar. Pramono mendorong adanya perubahan paradigma pelayanan agar setiap persoalan lapangan dapat diselesaikan dengan cepat melalui komunikasi terbuka.

"Kelurahan harus membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, menyelesaikan persoalan di lapangan," ujar Pramono.

Pembenahan infrastruktur kantor pemerintahan tingkat terbawah ini direncanakan berlangsung secara berkelanjutan hingga tahun 2030 mendatang. Saat ini, terdapat 267 kelurahan di seluruh wilayah Jakarta yang ditargetkan memiliki fasilitas bangunan yang layak secara bertahap.

"Program ini akan terus dilanjutkan. Mudah-mudahan sampai 2030 semakin banyak kantor kelurahan yang kita perbaiki," ucap Pramono.

Melalui peningkatan kualitas fasilitas dan optimalisasi kinerja pegawai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menghadirkan rasa nyaman bagi warga. Hal ini dianggap krusial agar masyarakat merasa memiliki dan terlayani dengan baik oleh instansi pemerintah.

"Kalau masyarakat merasa nyaman seperti di rumah sendiri, pelayanan akan berjalan dengan baik," pungkas Pramono.