Gubernur Sulbar Sebut Gaji PPPK Paruh Waktu Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti fenomena rendahnya penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang berada di bawah standar kelayakan hidup. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Konferensi Daerah DPD GMNI Sulbar di Mamuju pada Sabtu, 25 April 2026.

Kondisi upah minim ini ditemukan di sejumlah pemerintah daerah dengan nominal berkisar di bawah Rp500 ribu per bulan. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, situasi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengelolaan tenaga kerja non-ASN di wilayah tersebut.

"Ada yang menjadi tenaga honorer atau PPPK paruh waktu dengan penghasilan sangat minim, bahkan di bawah Rp400 ribu per bulan, yang itu masuk kategori miskin ekstrem," ujar Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat.

Suhardi menilai upah yang sangat rendah mengakibatkan tenaga kerja usia produktif menjadi tidak produktif secara ekonomi. Ia mengingatkan para pemuda agar memperluas pandangan dalam mencari peluang kerja di era persaingan global yang ketat.

"Sekarang bukan lagi soal jadi PNS, sebab yang penting adalah bagaimana mampu menangkap peluang di tengah persaingan global yang semakin ketat," tutur Suhardi Duka.

Selain pembahasan mengenai isu ekonomi, momentum di Mamuju tersebut juga menandai Deklarasi Persatuan DPD GMNI Sulawesi Barat pada 24 April 2026. Berdasarkan laporan sulbar.tribunnews.com, langkah ini diambil untuk mengakhiri perpecahan organisasi yang telah terjadi sejak tahun 2019.

"Persatuan ini adalah jawaban atas kerinduan panjang kader GMNI akan soliditas organisasi. Sejak perpecahan pada 2019, energi kader terpecah. Dengan deklarasi ini, kami melihat adanya titik balik untuk memperkuat peran GMNI, khususnya dalam isu kerakyatan dan perempuan," ujar Alny Gian Ibo, Wakil Kepala Bidang Kesarinahan Sarinah DPC GMNI Mamuju.

Alny menambahkan bahwa persatuan ini sangat penting untuk memperkuat advokasi terkait perlindungan perempuan dan kesetaraan gender di Sulawesi Barat. Pihaknya berharap kader perempuan dapat bergerak lebih progresif dalam merespons berbagai persoalan sosial di masyarakat.

"Persatuan bukan hanya deklarasi, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata. GMNI harus naik kelas, tidak hanya besar secara nama, tetapi juga kuat dalam gagasan dan aksi," tutup Alny Gian Ibo.