Gus Ipul Tekankan Empat Pesan Pengelolaan Aset Sekolah Rakyat

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan empat instruksi utama bagi pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekolah Rakyat guna menjamin masa depan siswa dari keluarga rentan pada Rabu (6/5/2026). Pengarahan ini disampaikan dalam pembukaan pelatihan teknis di Bekasi yang diikuti oleh ratusan pengelola aset dari berbagai daerah sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan pada kelompok masyarakat desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Efektivitas layanan pendidikan tersebut sangat bergantung pada profesionalisme dalam mengelola sarana dan prasarana pendukungnya.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini mengingatkan bahwa setiap fasilitas yang ada merupakan instrumen penting bagi negara untuk melayani anak-anak Indonesia yang membutuhkan perlindungan sosial.

"Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah menargetkan adanya perubahan paradigma di mana aset tidak lagi dilihat hanya sebagai urusan administratif, melainkan modal peningkatan kualitas hidup. Hal ini mencakup seluruh fasilitas mulai dari gedung sekolah hingga peralatan belajar seperti laptop.

"Ini adalah gagasan sekaligus program strategis Presiden Prabowo sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan. Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan," katanya.

Instruksi pertama Gus Ipul adalah mengubah cara pandang pengelola terhadap BMN sebagai alat pelayanan publik yang nyata bagi rakyat. Ia menegaskan bahwa setiap unit barang memiliki fungsi strategis dalam mencetak masa depan generasi muda.

"BMN bukan sekadar urusan administrasi dan inventaris, tetapi instrumen layanan negara," tegas Gus Ipul.

Poin kedua menyasar pada aspek akuntabilitas mengingat Sekolah Rakyat mendapatkan perhatian besar dari publik. Ketertiban administrasi mulai dari pengadaan hingga pencatatan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para petugas di lapangan.

"Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat," pesan Gus Ipul.

Selanjutnya, poin ketiga menitikberatkan pada kecepatan respons terhadap hasil evaluasi. Setiap temuan administratif atau kendala di lapangan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi hambatan yang berlarut-larut dalam operasional sekolah.

"Kalau ada masalah, cepat diidentifikasi, cepat dilengkapi, cepat dibenahi, dan jangan diulangi," kata Gus Ipul.

Pesan keempat berfokus pada pembangunan budaya transparansi sejak dini untuk mencegah masalah birokrasi yang lebih besar. Transparansi dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi pengelola sekaligus jaminan bahwa hak-anak rakyat tersalurkan dengan tepat.

"Negara sudah hadir penuh untuk siswa Sekolah Rakyat. Pastikan semua itu tercatat, terawat, dan bermanfaat," jelas Gus Ipul.

Menteri Sosial menutup arahannya dengan menegaskan kembali bahwa seluruh aset negara adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan keberlangsungannya secara berkelanjutan.

"Jaga aset negara seperti menjaga amanah rakyat. Jangan wariskan masalah administrasi ke tahun berikutnya. Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia," sambungnya.

Agenda pelatihan ini diikuti oleh 332 peserta yang terdiri atas wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana serta pengelola BMN. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.