Hampir Separuh Pengguna BNPL di AS Terlambat Bayar Cicilan

Sebanyak 47 persen pengguna layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) di Amerika Serikat melaporkan telah terlambat membayar setidaknya satu kali cicilan dalam setahun terakhir, berdasarkan hasil survei LendingTree Inc. yang dirilis pada Senin (14/4/2026).

Data yang dilansir dari Bloombergtechnoz ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni naik enam poin persentase dari 2025 dan melonjak 13 poin persentase jika dibandingkan dua tahun lalu.

Survei tersebut mengungkap bahwa 54 persen peminjam mengaku sangat bergantung pada layanan cicilan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup harian mereka. Tanpa akses pinjaman BNPL, mayoritas responden tersebut menyatakan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan pokok.

Kondisi ekonomi dan kenaikan harga barang memicu pergeseran pola konsumsi, di mana 29 persen responden kini menggunakan BNPL untuk membeli bahan makanan. Angka ini meningkat dari 25 persen pada tahun lalu dan hanya 14 persen pada dua tahun silam.

Selain keterlambatan bayar, survei juga mencatat adanya tren kepemilikan pinjaman ganda. Sekitar 24 persen peminjam diketahui memiliki beberapa pinjaman sekaligus dalam satu waktu, naik tipis dari posisi 23 persen pada periode tahun sebelumnya.

"Ini semakin membuktikan betapa banyak warga Amerika yang kesulitan menghadapi harga tinggi saat ini dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan," kata Matt Schulz, kepala analis keuangan konsumen di LendingTree Inc.

Menurut Schulz, penggunaan BNPL untuk kebutuhan pokok dan peningkatan frekuensi keterlambatan bayar bukanlah indikator konsumen yang sedang berkembang secara ekonomi. Ia menilai kemudahan akses menjadi faktor utama yang menarik minat pengguna dibandingkan fitur bebas bunga.

Sektor BNPL di AS saat ini tengah berada dalam masa transisi pengawasan federal setelah Consumer Financial Protection Bureau mencabut aturan pedoman kartu kredit bagi penyedia jasa tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran terkait perlindungan konsumen di bawah pemerintahan saat ini.

Merespons situasi tersebut, tujuh jaksa agung negara bagian telah meminta rincian biaya dan struktur pinjaman kepada perusahaan besar seperti Klarna Group Plc dan Affirm Holdings Inc. Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat.

Meskipun ada risiko keterlambatan, transaksi menggunakan metode pinjaman cicilan diproyeksikan akan terus tumbuh hingga mencapai US$687 miliar pada 2028. Sebagai perbandingan, nilai transaksi pada tahun 2024 baru menyentuh angka US$334 miliar.

Financial Technology Association melalui juru bicara Miranda Margowsky menyatakan bahwa perusahaan anggota mereka secara konsisten melaporkan tingkat gagal bayar yang masih rendah. Menurutnya, konsumen tetap menganggap BNPL sebagai opsi alternatif berbiaya rendah untuk mengelola keuangan.