Hasto Kristiyanto Ingatkan Pemerintah Tidak Abaikan Kritik Masyarakat

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memperingatkan pemerintah serta partai koalisi untuk tidak menutup telinga terhadap kritik masyarakat saat memberikan pernyataan di Sekolah Partai PDI-P pada Sabtu (18/4/2026). Langkah ini dipandang perlu guna menjaga mekanisme demokrasi agar tetap berjalan sehat di tengah pelaksanaan kebijakan negara.

Hasto membagikan pengalaman PDI-P ketika berada dalam barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama pada periode kedua kepemimpinan tersebut. Menurutnya, banyak masukan dari publik yang semula diabaikan ternyata mengandung kebenaran faktual yang krusial bagi jalannya pemerintahan.

"Tadi di dalam pembukaan, saya juga menyampaikan bahwa kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik," kata Hasto.

Penegasan mengenai pentingnya kritik tersebut menjadi refleksi bagi internal partai berlogo banteng itu. PDI-P berharap partai-partai yang saat ini duduk di pemerintahan tidak mengulangi pola yang sama dalam menyikapi aspirasi warga.

"Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," lanjut Hasto.

Hasto menambahkan bahwa kritik dari rakyat merupakan wujud kontribusi nyata dalam mengawal visi besar Presiden Prabowo. Hal ini bertujuan agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan dampak negatif yang justru merugikan masyarakat luas.

"Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI-P saat itu," ujar Hasto.

Hasto juga menyoroti program makan bergizi gratis yang menurut pengamatannya memiliki niat ideologis yang baik bagi rakyat. Namun, ia mencatat adanya kendala dalam aspek belanja dan pelaksanaan yang perlu dievaluasi secara terbuka berdasarkan suara publik.

"Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan," kata Hasto.

PDI-P melihat dinamika saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pelaporan kritik ke aparat penegak hukum yang dinilai mencederai semangat dialektika bangsa. Hasto menyayangkan fenomena tersebut karena bertolak belakang dengan nilai-nilai kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri republik.

"Seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis. Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat tetapi dalam praktik PDI-P mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka," pungkas Hasto.

Dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA), Hasto menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukanlah hal yang dilarang. Ia menekankan bahwa kebebasan berbicara dan peran legislatif sebagai pengawas adalah elemen vital bagi keberlangsungan politik Indonesia.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," kata Hasto.

Hasto menilai bahwa setiap masukan kepada penguasa tidak boleh diartikan sebagai bentuk permusuhan atau kebencian. Sebaliknya, hal tersebut adalah representasi dari kasih sayang terhadap kedaulatan tanah air.

"Kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada republik ini," ujar Hasto.

Semangat pembebasan dari Konferensi Asia-Afrika disebut Hasto sebagai pedoman utama dalam berbangsa. Ia menolak segala bentuk penindasan pendapat yang dapat memberangus hak-hak sipil dalam ruang demokrasi.

"Di republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," ucap Hasto.

Hasto menyimpulkan bahwa kebebasan pers dan organisasi harus terus diperjuangkan secara konsisten. Hal ini demi memastikan mekanisme check and balances di DPR RI tetap berfungsi optimal dalam struktur politik nasional.

"Perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi," kata Hasto.

"The freedom of speech, freedom to organize the people, freedom of press, dan sebagainya termasuk berjalannya fungsi-fungsi DPR RI sebagai check and balances di dalam konstruksi sistem politik kita, semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia," jelas Hasto.