Hidayat Nur Wahid Dorong Diplomasi Haji Perpendek Antrean Jemaah

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi internasional dalam upaya menambah kuota haji Indonesia pada Rabu (15/4/2026). Langkah tersebut dinilai mendesak guna mengatasi tumpukan antrean jemaah yang saat ini telah mencapai masa tunggu hingga puluhan tahun.

Hidayat Nur Wahid yang juga anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa diplomasi haji dapat dilakukan melalui komunikasi di level Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, Indonesia didorong menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang kuota hajinya tidak terpakai secara maksimal agar bisa dialihkan.

"Diplomasi haji harus dilakukan untuk mendapatkan penambahan kuota, baik melalui komunikasi di level OKI maupun kerja sama dengan negara yang kuota hajinya tidak terpakai," kata Hidayat Nur Wahid dilansir dari Cahaya.

Menurutnya, skema kuota haji Indonesia saat ini masih berpijak pada rasio 1:1.000 dari total jumlah penduduk Muslim. Namun, Hidayat menegaskan bahwa skema tersebut masih sangat terbuka untuk dinegosiasikan ulang melalui jalur diplomasi antarnegara.

Peningkatan rasio menjadi 2:1.000 dianggap sebagai salah satu solusi konkret untuk mempercepat keberangkatan jemaah. Jika rasio ini berhasil ditingkatkan melalui diplomasi, masalah daftar tunggu panjang yang membebani masyarakat diharapkan dapat segera terurai.

Meskipun demikian, setiap upaya penambahan kuota harus tetap mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup aturan mengenai pembagian porsi antara jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus agar tetap seimbang dan sesuai ketentuan hukum.

Terkait usulan tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mulai menjajaki penggunaan kuota negara lain dengan Arab Saudi. Namun, hingga saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi dilaporkan belum memberikan lampu hijau terhadap skema pengalihan kuota tersebut.

Kementerian Haji dan Umrah berencana untuk kembali melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan otoritas Saudi guna mencari titik temu terkait pola penggunaan sisa kuota negara lain bagi jemaah Indonesia.