HIMKI Desak Penyederhanaan Regulasi untuk Tingkatkan Daya Saing Mebel

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyoroti kompleksitas regulasi yang membebani daya saing pelaku usaha di pasar global pada Jumat (10/4/2026). Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menegaskan bahwa tumpang tindih aturan di Jakarta menyebabkan biaya produksi membengkak secara signifikan.

Kondisi ini membuat harga produk mebel nasional sulit bersaing dengan negara kompetitor seperti China dan Vietnam. Dilansir dari Money, struktur biaya produksi di Indonesia tercatat 20 persen hingga 25 persen lebih mahal dibandingkan negara-negara pesaing tersebut.

Satu hambatan utama terletak pada kewajiban sertifikasi ganda, yakni Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di dalam negeri dan Forest Stewardship Council (FSC) untuk pasar internasional. Sobur membandingkan dengan China dan Vietnam yang hanya mewajibkan satu standar sertifikasi bagi para eksportir mereka.

"Kalau kita jujur, regulasi kita itu banyak sekali. Katanya sudah dimudahkan, tapi faktanya tidak semudah itu. Bahkan biaya tinggi yang kita tanggung itu sebagian besar karena regulasi," ujar Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI.

Selain sertifikasi, beban administratif lain mencakup proses karantina dan potensi hambatan dalam restitusi pajak. HIMKI mencatat total biaya tambahan akibat beban administrasi ini dapat menyentuh angka ratusan miliar rupiah per tahun di seluruh sektor industri.

Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan, turut menjadi penyebab tidak selarasnya kebijakan hilir dan hulu. Sobur menyarankan agar legalitas kayu di tingkat hulu tidak perlu diverifikasi ulang saat memasuki tahap industri hilir.

Sebagai solusi, HIMKI mendorong pergeseran strategi dari persaingan harga menuju penguatan nilai tambah dan penjenamaan produk. Strategi ini mengacu pada keberhasilan industri mebel Italia yang tetap mendominasi pasar global melalui kerajinan tangan berkualitas tinggi dan posisi merek yang kuat.

Fokus pada ceruk pasar bernilai tinggi atau niche market dinilai lebih realistis bagi Indonesia daripada mengejar volume produksi besar-besaran. Pendekatan ini diharapkan mampu menutupi ketertinggalan efisiensi logistik dan skala industri yang saat ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dari China.