HIMKI Sebut Industri Mebel Tertekan Kenaikan Biaya dan Regulasi

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkapkan bahwa sektor industri furnitur dan kerajinan nasional mengalami tekanan berat akibat lonjakan biaya produksi dan kebijakan yang dinilai kurang suportif pada Rabu (15/4/2026).

Kondisi ini menempatkan sektor padat karya dalam posisi rentan di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif. Penurunan daya saing menjadi ancaman nyata bagi pelaku usaha hilir yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menjelaskan bahwa para pelaku industri saat ini menghadapi berbagai tantangan yang muncul secara simultan. Faktor-faktor tersebut mencakup kenaikan biaya energi, keterbatasan akses bahan baku, hingga kendala operasional dalam pengaturan likuiditas ekspor.

Dilansir dari Money, dampak dari dinamika kebijakan ini dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Industri hilir dianggap paling terdampak karena sifatnya yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan logistik dibandingkan sektor hulu.

"Dalam beberapa waktu terakhir berbagai dinamika kebijakan dan tekanan biaya mulai dirasakan secara nyata oleh pelaku industri nasional. Kenaikan biaya energi, keterbatasan akses bahan baku, hambatan operasional, serta pengaturan likuiditas ekspor merupakan faktor-faktor yang tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi secara bersamaan," ujar Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI.

HIMKI menilai industri hilir memiliki keterbatasan dalam melakukan penyesuaian harga jual di pasar internasional. Jika kenaikan biaya tidak segera diimbangi dengan efisiensi atau dukungan kebijakan yang tepat, produk Indonesia berpotensi kehilangan pangsa pasar global.

Kelancaran pasokan bahan baku serta dukungan likuiditas menjadi aspek krusial untuk menjaga siklus produksi tetap berjalan. Abdul Sobur meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan yang terlalu ketat agar tidak menghambat arus kas dan kemampuan adaptasi industri.

Pendekatan kebijakan yang lebih presisi dan bersifat sektoral sangat dibutuhkan saat ini. Hal tersebut penting untuk memastikan keberlangsungan usaha sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional yang bertumpu pada penciptaan nilai tambah dan penyerapan devisa negara.