HIMKI Ungkap Industri Mebel Tertekan Produk Impor dan Regulasi Berlapis

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkapkan kondisi kritis sektor mebel nasional akibat serbuan produk impor dan hambatan regulasi pada Jumat (10/4/2026). Fenomena ini menyebabkan pelaku usaha domestik terjepit di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyatakan bahwa produk impor terutama dari China membanjiri pasar dalam negeri melalui platform daring dalam jumlah yang sangat besar. Sebagaimana dilansir dari Money, derasnya barang impor murah tersebut sulit dibendung karena adanya berbagai perjanjian dagang internasional.

"Produk impor itu masuk seperti air bah lewat platform online. Kita bahkan tidak tahu jumlahnya, bisa ratusan ribu," ujar Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Ia menambahkan bahwa upaya pembatasan melalui kebijakan pengamanan perdagangan (safeguard) berisiko memicu balasan dari negara mitra dagang.

Data HIMKI menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 4 hingga 5 persen saat ini dinilai belum cukup untuk memulihkan pasar domestik. Sobur menegaskan dibutuhkan pertumbuhan minimal 8 persen agar penyerapan produk furnitur lokal bisa berjalan optimal secara mandiri.

Sektor ekspor saat ini menjadi penopang utama dengan pasar Amerika Serikat menyerap sekitar 54 hingga 56 persen total pengiriman mebel Indonesia. Namun, ketergantungan ini membuat industri sangat rentan terhadap perubahan kebijakan tarif dan hambatan dagang di negara tujuan tersebut.

Selain persaingan harga, pelaku usaha khususnya UMKM mengeluhkan beban biaya regulasi yang kompleks dan harga energi yang tinggi. Di pasar global, efisiensi produksi Indonesia masih tertinggal dibandingkan pesaing utama seperti China dan Vietnam yang memiliki ekosistem industri lebih kuat.

HIMKI menyoroti adanya kewajiban sertifikasi berlapis, seperti FSC untuk pasar internasional yang ditambah dengan SVLK di internal pemerintah. Kondisi regulasi ganda ini disebut menambah beban biaya industri hingga ratusan miliar rupiah per tahun dan mengurangi daya saing di pasar global.

Guna mengatasi persoalan ini, HIMKI mendesak sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan. Usulan teknis lainnya mencakup pemindahan pelabuhan pintu masuk impor ke luar Pulau Jawa untuk menekan volume barang impor melalui peningkatan biaya logistik.