Hizbullah dan Israel Saling Tuduh Terkait Pelanggaran Gencatan Senjata

Kelompok Hizbullah dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saling melontarkan tuduhan terkait sabotase kesepakatan gencatan senjata di Lebanon pada Minggu (26/4/2026). Perselisihan ini memanas setelah kedua belah pihak mengklaim pihak lawan terus melakukan serangan meski masa gencatan senjata telah diperpanjang.

Hizbullah memberikan respons keras terhadap keterlibatan pihak asing dalam kesepakatan tersebut. Kelompok ini menyoroti posisi pemerintah Lebanon dalam negosiasi yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui laporan Al Jazeera.

"(Kami) sangat memperingatkan bahaya ekstrem dari upaya untuk melibatkan otoritas Lebanon dalam perjanjian bilateral yang semata-mata antara Washington dan Netanyahu, di mana Lebanon tidak memiliki suara atau posisi," kata Hizbullah dalam pernyataan di Telegram.

Pihak Hizbullah menegaskan bahwa tindakan militer mereka di wilayah utara merupakan bentuk pertahanan diri. Mereka berdalih bahwa serangan terhadap pemukiman Israel dilakukan sebagai balasan atas tindakan militer yang dimulai oleh pasukan Israel sejak awal kesepakatan diumumkan.

"Kelanjutan perlawanan yang menargetkan pertemuan musuh Israel di tanah pendudukan kami, dan pengeboman pemukimannya di Palestina utara yang diduduki, adalah tanggapan yang sah terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus sejak hari pertama deklarasi gencatan senjata sementara," tambah pernyataan tersebut.

Hizbullah juga menekankan pentingnya esensi dari penghentian permusuhan tersebut. Menurut mereka, jeda pertempuran ini seharusnya memberikan ruang aman bagi warga sipil di wilayah Lebanon selatan dari ancaman pemboman udara.

"Perpanjangan gencatan senjata selama beberapa minggu tambahan, menurut otoritas Lebanon, seharusnya mengarah pada gencatan senjata yang sesungguhnya di mana musuh akan menghentikan pelanggaran dan serangannya, terutama pemboman dan penghancuran rumah-rumah di selatan," jelas Hizbullah.

Kelompok tersebut menuding Israel justru melakukan eskalasi agresi di tengah masa perpanjangan gencatan senjata. Mereka mengklaim bahwa tindakan Israel mencerminkan pengabaian terhadap hukum internasional yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata.

"Namun, alih-alih melakukan hal itu, mereka malah meningkatkan agresi dan serangannya, menegaskan sifat kriminal, pengkhianatan, dan pengabaian terhadap semua hukum dan konvensi internasional," lanjutnya.

Di sisi lain, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meluncurkan kritik tajam terhadap aktivitas militer Hizbullah. Netanyahu berpendapat bahwa tindakan kelompok bersenjata tersebut secara otomatis membatalkan validitas dari kesepakatan damai sementara yang sedang berlangsung.

"Harus dipahami bahwa pelanggaran Hizbullah, pada praktiknya, menghancurkan gencatan senjata," kata Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan.

Konflik narasi ini terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diputuskan untuk diperpanjang selama tiga minggu pada hari Kamis. Hizbullah menganggap tuduhan Netanyahu tidak mendasar dan menyatakan serangan mereka hanyalah reaksi defensif atas kehadiran militer Israel di wilayah mereka.