Hungaria Bakal Tangkap Benjamin Netanyahu Terkait Perintah ICC

Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, memberikan penegasan terkait komitmen negaranya terhadap hukum internasional. Ia menyatakan bahwa Hungaria memiliki kewajiban untuk menahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, apabila yang bersangkutan menginjakkan kaki di wilayah mereka.

Langkah ini berkaitan erat dengan status Netanyahu yang menjadi subjek perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Seperti dilansir dari Detikcom, kebijakan ini menandai pergeseran arah politik luar negeri Hungaria di bawah kepemimpinan baru.

ICC sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya meliputi kejahatan perang serta kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza.

Situasi ini sangat berbeda dibandingkan masa pemerintahan Viktor Orban, yang dikenal sebagai sekutu dekat Netanyahu. Pada April 2025, Hungaria di bawah Orban sempat menolak melakukan penangkapan saat pemimpin Israel itu berkunjung ke Budapest.

Kala itu, Orban sempat mengumumkan rencana penarikan Hungaria dari keanggotaan ICC guna memberikan kekebalan diplomatik bagi Netanyahu. Namun, proses pengunduran diri tersebut memerlukan waktu transisi selama satu tahun berdasarkan statuta yang berlaku.

Peter Magyar, yang berhasil memenangkan pemilu pada 12 April lalu, berencana membatalkan proses penarikan tersebut. Pelantikan Magyar sebagai pemimpin baru Hungaria dijadwalkan akan berlangsung pada awal Mei mendatang.

Komitmen Terhadap Statuta ICC

Keputusan untuk tetap bergabung dengan ICC dijadwalkan akan diresmikan pada 2 Juni mendatang. Tanggal tersebut bertepatan dengan satu tahun sejak pengumuman resmi penarikan diri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Saat berbicara kepada wartawan pada Senin (20/4) waktu setempat, Magyar memberikan jawaban lugas mengenai kunjungan Netanyahu yang direncanakan pada musim gugur tahun ini. Ia memastikan bahwa aturan ICC akan ditegakkan tanpa pengecualian.

"Saya telah menjelaskan hal ini kepada Perdana Menteri Israel juga ... pemerintah Tisza memiliki niat kuat untuk menghentikan ini dan memastikan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota ICC," kata Magyar.

"Jika suatu negara adalah anggota ICC dan seseorang yang diburu oleh ICC memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan," ujar Magyar memberikan penegasan.

Perdebatan Mengenai Kewajiban Internasional

Meskipun Magyar menunjukkan sikap tegas, sejumlah negara anggota ICC lainnya memiliki pandangan yang berbeda terkait eksekusi surat perintah tersebut. Prancis, misalnya, berargumen bahwa penangkapan Netanyahu bisa berbenturan dengan perjanjian bilateral lainnya.

Prancis merujuk pada Pasal 98 Statuta ICC yang menyebutkan bahwa negara anggota tidak boleh bertindak tidak konsisten dengan kewajiban hukum internasional mengenai kekebalan diplomatik. Argumen ini menjadi celah bagi beberapa negara untuk tidak melaksanakan penangkapan.

Selain Prancis, negara-negara seperti Jerman dan Italia juga menunjukkan kecenderungan serupa. Mantan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada April 2025 sempat menyatakan keraguannya bahwa negaranya akan melakukan penahanan terhadap Netanyahu.