4 hari yang lalu
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya penguatan kedaulatan informasi melalui kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital dalam audiensi di Jakarta pada Rabu (15/5/2026). Sinergi tersebut dinilai krusial untuk membangun ekosistem informasi yang akurat guna menjaga stabilitas nasional.
Sebagaimana dilansir dari Detikcom, pria yang akrab disapa Ibas ini menyatakan bahwa akses terhadap berita yang adil dan berimbang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan generasi mendatang. Ia menyoroti derasnya arus disinformasi yang saat ini memerlukan respons konkret di luar pendekatan biasa.
"Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat, yang baik, karena jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, yang akurat, yang adil, dan berimbang, maka sebetulnya generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat," ujar Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI.
Peningkatan standar kualitas informasi dan penguatan literasi digital menjadi dua poin utama yang diusulkan oleh politisi Partai Demokrat tersebut. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan kritis untuk memilah konten benar dan salah di tengah maraknya fenomena hoaks di ruang siber.
Ibas juga mengaitkan arah kebijakan ini dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan digital melalui pembangunan infrastruktur dan regulasi protektif. Ia mengingatkan kembali peran Undang-Undang ITE yang dibentuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai instrumen pengatur ruang digital nasional.
Tantangan jurnalis di era digital, termasuk tekanan kerja dan pentingnya prinsip keberimbangan atau cover both sides, turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Ibas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap harus berpijak pada fakta yang berimbang.
Dalam kesempatan yang sama, peserta audiensi bernama Sasmito mengeluhkan kondisi platform digital yang banyak diisi kreator konten dengan kemasan berita menyesatkan. Ia mendorong adanya dukungan politik untuk memperkuat regulasi, termasuk perlindungan hak ekonomi pers dalam RUU Hak Cipta.
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat lainnya, Benny Kabur Harman dan Zulfikar Hamonangan, menyatakan komitmen politik untuk memperjuangkan aspirasi tersebut di parlemen. Mereka juga menyoroti perubahan model bisnis media konvensional ke media sosial yang dipengaruhi oleh pergeseran iklan digital.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·