Ikan Sapu-Sapu, Mikroplastik, dan Tantangan Tata Kelola Sungai Kota

Operasi pengendalian spesies invasif yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2026 mencatatkan capaian yang signifikan. Dalam satu hari, operasi tersebut berhasil mengangkat hampir 7 ton atau sekitar 6.980 kilogram (setara 68.880 ekor) ikan sapu-sapu (Loricariidae) dari berbagai aliran sungai di lima wilayah kota. Secara taktis, langkah ini merupakan bentuk intervensi yang sangat diperlukan untuk menekan populasi spesies asing yang telah merusak keseimbangan ekosistem perairan ibu kota. Penangkapan massal ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya mendesak untuk memberi ruang napas bagi biodiversitas lokal yang kian terhimpit.

Namun, keberhasilan mengangkat berton-ton ikan sapu-sapu ini sekaligus menjadi peringatan bagi tata kelola ekologi perkotaan kita. Di balik gunungan ikan yang berhasil diangkat, terdapat realitas yang lebih kompleks yakni ancaman polutan mikroskopis yang tak kasat mata dan persoalan struktural di hulu yang selama ini luput dari pengawasan. Mengandalkan penangkapan fisik sebagai solusi tunggal tanpa menyentuh akar permasalahan habitat berisiko menjadikan upaya ini sebagai siklus tanpa akhir.

Spesies Invasif dan Degradasi Habitat

Ikan sapu-sapu diakui secara ilmiah sebagai Invasive Alien Species (IAS) yang sangat destruktif. Kehadiran mereka bukan sekadar respons pasif terhadap polusi, melainkan ancaman aktif bagi spesies asli. Ikan sapu-sapu memiliki perilaku konsumsi yang agresif terhadap telur ikan lain dan lumut yang merupakan sumber pangan utama ikan lokal. Selain itu, kebiasaan mereka menggali lubang di bantaran sungai untuk bersarang dapat memperlemah struktur tanah, yang pada gilirannya mengancam integritas infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta.

Namun, dominasi sapu-sapu tidak terjadi di ruang hampa. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sekitar 60 persen sungai di Indonesia saat ini berada dalam kondisi rusak berat. Ikan asli Nusantara seperti gabus, bader, atau baung membutuhkan kadar oksigen terlarut yang tinggi untuk bertahan hidup. Ketika sungai berubah menjadi saluran pembuangan limbah domestik dan industri, kadar oksigen pada akhirnya juga merosot tajam.

Dalam kondisi inilah letak persoalannya. Ikan sapu-sapu memiliki alat pernapasan tambahan yang memungkinkannya bertahan di air yang paling tercemar sekalipun. Artinya, ikan lokal menghadapi serangan ganda, bahwa mereka harus berjuang melawan kualitas air yang memburuk sekaligus berkompetisi dengan spesies invasif yang sangat tangguh. Oleh karena itu, membasmi sapu-sapu adalah langkah awal yang krusial, tetapi ia harus dibarengi dengan pemulihan kualitas habitat agar ikan lokal benar-benar bisa kembali menetap.

Ancaman Mikroplastik

Selain ancaman biologis dari spesies invasif, ekosistem perairan kita menghadapi pembunuh senyap yang jauh lebih sulit ditangani yakni polusi mikroplastik. Saat kita melakukan aksi fisik mengangkat ribuan ikan, partikel plastik mikroskopis berukuran kurang dari 5 milimeter terus mengalir dan meresap ke dalam rantai makanan sungai. Laporan Ecoton pada Maret 2026 bahkan menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen ikan di Teluk Jakarta telah terpapar mikroplastik. Temuan ini menegaskan bahwa pencemaran plastik tidak lagi berada pada level lingkungan semata, melainkan telah masuk ke tubuh organisme akuatik dan rantai pangan manusia.

Data dari berbagai riset lingkungan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan, di mana sungai menjadi jalur utamanya. Konsentrasi mikroplastik di sungai-sungai Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan kelimpahan berkisar antara 99 hingga 5.467 partikel per meter kubik air, bahkan mencapai 636 partikel per 100 liter di sejumlah wilayah. Sungai-sungai besar seperti Brantas, Ciliwung, dan Kapuas dilaporkan mengalami pencemaran serius oleh serat dan fragmen plastik.

Dalam konteks tersebut, mikroplastik bukan sekadar sampah fisik, ia bertindak sebagai magnet bagi polutan kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa pengganggu endokrin. Ketika ikan lokal terpapar mikroplastik, dampaknya bukan hanya kematian langsung, melainkan gangguan pada sistem hormonal yang secara drastis menurunkan tingkat fertilitas dan kelangsungan hidup larva ikan.

Tantangan Tata Kelola Sungai Kota

Inilah tantangan besar dalam kebijakan ekologi perkotaan. Mengangkat 7 ton ikan sapu-sapu adalah langkah taktis, namun jika air sungai tetap menjadi kubangan polutan plastik yang merusak kemampuan reproduksi spesies asli, maka upaya pemulihan biodiversitas hanya akan memberikan hasil yang semu. Kebijakan lingkungan tidak boleh nihil dari pengawasan polutan mikro ini, karena eksistensi ikan lokal sangat bergantung pada kebersihan kimiawi perairan yang menjadi tempat mereka berkembang biak.

Dengan itu, penyelesaian permasalahan ekologi sungai menuntut perubahan paradigma dari aksi yang bersifat kuratif-reaktif menuju kebijakan yang struktural dan preventif. Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan populasi ikan sapu-sapu harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola perkotaan secara menyeluruh.

Langkah ke depan yang lebih spesifik, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah domestik terpadu. Selama limbah rumah tangga masih mengalir langsung ke badan air tanpa pengolahan, sungai akan tetap menjadi habitat yang nyaman bagi spesies invasif dan mematikan bagi spesies asli. Pada saat yang sama, regulasi di tingkat produsen plastik perlu diperketat melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR) guna memastikan pengurangan sumber mikroplastik sejak dari hulu.

Selain itu, desain infrastruktur sungai, seperti tanggul dan bendungan, juga harus mulai mempertimbangkan aspek konektivitas hayati. Pembangunan fishway atau jalur ikan menjadi solusi mutlak agar ikan lokal yang bersifat migratori tetap bisa mengakses tempat pemisahan mereka. Tanpa konektivitas fisik dan kualitas air yang memadai, upaya pemberantasan ikan invasif tidak akan pernah mencapai tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem secara permanen.

Operasi pengangkatan ikan sapu-sapu di Jakarta layak dipandang sebagai awal yang penting, tetapi bukan akhir dari persoalan. Sebab, sungai yang sehat tidak dibangun melalui aksi sesaat, melainkan melalui tata kelola yang konsisten dan menyentuh akar persoalan.

Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menyinkronkan upaya pengendalian spesies invasif dengan perbaikan kualitas air dan pengurangan polusi mikroplastik. Kita membutuhkan sungai yang tidak hanya bebas dari hama, tetapi juga sehat secara biologis dan kimiawi. Hanya dengan kebijakan ekologi perkotaan yang serius membenahi persoalan di hulu, kita bisa memastikan bahwa sungai bukan lagi sekadar saluran air beton yang mati, melainkan ruang hidup bagi keanekaragaman hayati.