Imbas Perang Iran, 27 Negara Ajukan Dana Darurat ke Bank Dunia

Sebanyak 27 negara mengaktifkan instrumen krisis untuk mengajukan pendanaan darurat dari Bank Dunia sejak perang antara Iran dan Amerika Serikat pecah pada Senin, 25 Mei 2026.

Langkah ini diambil guna meredam dampak konflik geopolitik Timur Tengah yang mengganggu pasar energi global, rantai pasok dunia, serta pengiriman pupuk ke negara berkembang.

Berdasarkan dokumen internal Bank Dunia yang dilihat Reuters, lembaga tersebut tidak merinci nama-nama negara maupun total nominal anggaran yang sedang diajukan.

Bank Dunia mengonfirmasi bahwa tiga negara telah mendapatkan persetujuan pencairan dana krisis melalui instrumen baru sejak konflik bermula pada 28 Februari, sedangkan negara lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Pejabat di Kenya dan Irak telah mengonfirmasi pengajuan bantuan finansial cepat tersebut untuk mengatasi lonjakan harga bahan bakar di Kenya dan penurunan tajam pendapatan minyak di Irak.

Ke-27 negara tersebut merupakan bagian dari 101 negara yang memiliki akses prabayar terhadap fasilitas pembiayaan darurat Bank Dunia, termasuk 54 negara dalam skema Rapid Response Option.

Melalui mekanisme Opsi Tanggap Cepat tersebut, negara peminjam diizinkan untuk mengalihkan hingga 10 persen dari sisa dana proyek yang belum dicairkan demi kebutuhan mendesak.

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, menyatakan bahwa perangkat krisis institusinya memungkinkan penarikan dana kontinjensi dan saldo proyek yang tersedia dengan estimasi mencapai US$20 miliar hingga US$25 miliar.

Banga menambahkan bahwa Bank Dunia dapat mengalihkan sebagian portofolionya demi menambah sokongan dana krisis.

Dukungan tersebut diperkirakan dapat mencapai US$60 miliar dalam waktu enam bulan dan berpotensi meningkat hingga sekitar US$100 miliar dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, memprediksi ada sekitar 12 negara yang akan mencari bantuan jangka pendek senilai US$20 miliar hingga US$50 miliar dari IMF.

Kendati demikian, tiga sumber anonim yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa sejauh ini baru sedikit permintaan resmi yang masuk ke IMF karena negara-negara masih dalam posisi menunggu.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University, Kevin Gallagher, memberikan analisis terkait keengganan negara berkembang bernegosiasi dengan IMF.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher.

Berbeda dengan puluhan negara yang mengantre pinjaman, pemerintah Indonesia secara resmi menolak tawaran utang dari IMF dan Bank Dunia senilai 20 miliar hingga 30 miliar dolar AS.

Menteri Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penawaran pembiayaan besar itu diajukan saat pertemuan bilateral dalam agenda Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia di Washington D.C.

"They offered that they had already prepared the money. Some said $20-$30 billion to provide assistance to countries in need," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menegaskan posisi fiskal Indonesia saat ini sangat kuat dengan cadangan kas sebesar 25 miliar dolar AS dan Saldo Anggaran Lebih mencapai Rp420 triliun atau setara 26,4 miliar dolar AS.

"But I said, 'Thank you for the offer. But right now the APBN (state budget) condition is still good and I don't need that debt yet,'" kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Ketahanan fiskal nasional disokong oleh pendapatan ekspor komoditas mineral yang melimpah, sehingga subsidi energi dipastikan aman meski harga minyak mentah dunia melonjak hingga 150 dolar AS per barel.

Menanggapi kondisi ekonomi domestik yang stabil, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengingatkan agar pemerintah tetap agresif menyusun strategi pendanaan masa depan.

"The world has changed. Today's challenge is no longer whether we are stable or not, but whether we have a strong enough funding architecture to support future growth ambitions," kata Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.

Fakhrul menyarankan diversifikasi pendanaan menggunakan likuiditas berbiaya rendah seperti Offshore Renminbi (CNH) demi memangkas ketergantungan terhadap mata uang dolar AS.