IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Menjadi 3,1 Persen

Dana Moneter Internasional (IMF) resmi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1 persen untuk tahun 2026 dalam laporan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis pada Selasa (14/4/2026). Penurunan ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi yang menghambat pemulihan pascapandemi.

Angka proyeksi terbaru ini menunjukkan perlambatan dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,4 persen. Sebagaimana dilansir dari Money, IMF menilai gangguan pada jalur distribusi energi utama seperti Selat Hormuz menjadi faktor penekan utama yang memicu ketidakpastian pasar global.

Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyatakan bahwa ketegangan internasional telah menghentikan momentum penguatan ekonomi. Kondisi tersebut juga memberikan tekanan inflasi yang signifikan terhadap berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang.

"Risiko penurunan tetap sangat tinggi," tulis IMF dalam laporan WEO tersebut. Lembaga ini memperingatkan bahwa jika konflik berlangsung lebih lama, pertumbuhan ekonomi global berisiko merosot hingga ke level 2 persen, yang identik dengan kondisi resesi global.

IMF juga merevisi perkiraan inflasi global menjadi 4,4 persen pada 2026, lebih tinggi dari target sebelumnya. Kenaikan harga minyak dan gas bumi sangat membebani negara pengimpor energi yang kini harus menghadapi pelemahan nilai tukar mata uang serta kenaikan biaya impor secara bersamaan.

Dampak perlambatan ini dilaporkan tidak merata, di mana ekonomi Amerika Serikat diprediksi masih tumbuh 2,3 persen karena statusnya sebagai eksportir energi. Sementara itu, kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah diperkirakan hanya tumbuh 1,9 persen akibat terdampak langsung oleh konflik di wilayah tersebut.

Risiko stagflasi atau kombinasi pertumbuhan rendah dengan inflasi tinggi kini menjadi ancaman nyata bagi para pembuat kebijakan. IMF menyarankan agar bank sentral tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat dan meminta pemerintah memberikan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran daripada subsidi energi yang luas.