Indonesia ingin belajar dari China soal pengentasan kemiskinan

1 jam yang lalu

Beijing (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah Indonesia ingin belajar dari China dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

"Yang penting untuk dipelajari bukan hanya program, tapi prosedural, sistematika, teknik mengatasi masalah, problem solving dan juga antisipasi semua, manajemen lainnya. Apa yang sudah lakukan di China punya kontribusi besar ya bagi negara-negara lain untuk belajar dan Indonesia juga akan mengejar ketertinggalannya agar ke depan Indonesia juga akan menjadi negara besar," kata Riza Patria kepada ANTARA di Beijing, Rabu (27/5).

Riza menyampaikan hal tersebut dalam sela-sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD) yang digagas pemerintah China.

Dalam forum tersebut, Indonesia menjadi wakil ketua bersama dengan Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan dan Uzbekistan. Sedangkan ketua forum adalah China yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Zhang Lu.

"Indonesia negara yang besar, angka kemiskinannya juga sudah menurun sedikit, tapi (angka kemiskinan) masih tinggi karena masih di atas 10 persen. Kita harus belajar cepat mengatasi berbagai masalah kemiskinan karena ini masalah yang kompleks," ungkap Riza.

Program Presiden Prabowo Subianto juga merupakan program-program yang fokus pada pedesaan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes.

"Kemudian ada menaikkan harga gabah petani, harga jagung, menurunkan harga pupuk, program cek kesehatan gratis dan banyak program lainnya, itu semuanya ada di pedesaan dan di masyarakat miskin umumnya. Dan dengan program ini, maka ekonomi akan bergulir, mengalir di pedesaan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," jelas Riza.

Baca juga: Indonesia jadi Wakil Ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan

Selama ini pemerintah Indonesia dan China sudah bekerja sama dalam program-program pedesaan, termasuk dengan mengirim sejumlah kepala desa dari Indonesia untuk belajar ke China.

"Setiap tahun kami mengirim kepala desa ke China. Tahun lalu ada 25 orang, tahun ini 27 orang dan akan terus berkembang. Mereka (China) juga datang ke Indonesia, saling sharing, diskusi, evaluasi, dan China berhasil dalam banyak hal, Indonesia akan mengejar ketertinggalannya dan akan ikut maju seperti China," kata Riza.

Berdasarkan data resmi, China berhasil mengentaskan kemiskinan bagi 800 juta penduduk mulai 1970 hingga 2021. Dari tahun 2013 hingga 2020 saja, pemerintah China menyebut sebanyak 98,99 juta penduduk pedesaan berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, dengan rata-rata lebih dari 10 juta orang per tahun.

China disebut mencapai target pengurangan kemiskinan dalam Agenda 2030 PBB untuk pembangunan berkelanjutan sepuluh tahun lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

Pada Februari 2021, China secara resmi mendeklarasikan "kemenangan penuh" dalam memberantas kemiskinan ekstrem. Sebanyak 832 kabupaten dan sekitar 128.000 desa secara resmi dihapus dari daftar daerah miskin.

Sedangkan forum GPPAD diprakarsai China bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional untuk mempromosikan pertukaran pengalaman dalam pengentasan kemiskinan dan tata kelola, serta bersama-sama mengeksplorasi jalan untuk membasmi kemiskinan secara akar, menurut pengumuman tersebut.

Kemitraan ini menyambut partisipasi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan lembaga media, untuk bersama-sama membina lingkungan pembangunan yang adil, inklusif, tidak diskriminatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Baca juga: RI–China kerja sama pengentasan kemiskinan, adopsi industrialisasi

Baca juga: Capaian China dalam pengentasan kemiskinan terus diperluas pada 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.