Indonesia Perluas Kerja Sama Strategis Sektor Energi dengan Rusia

Pemerintah Indonesia memperluas kemitraan energi strategis dengan Rusia melalui pengembangan infrastruktur kilang minyak, ladang migas, hingga rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir tipe Small Modular Reactor (SMR) pada Kamis (14/5/2026).

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia di Kazan yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kerja sama ini dilansir dari Money mencakup berbagai proyek dari hulu hingga hilir guna mendukung transisi energi bersih.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral dengan First Deputy Prime Minister Rusia Denis Manturov untuk membahas kelanjutan investasi.

"Kerja sama di sektor energi telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir small modular reactor," ujar Yuliot dalam sesi pleno SKB RI–Rusia di Kazan.

Pembahasan tersebut menyentuh kemajuan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban serta eksplorasi peluang dalam pengadaan minyak mentah, elpiji, dan Liquefied Natural Gas (LNG). Pemanfaatan energi nuklir dalam pertemuan ini ditekankan untuk tujuan damai dan pemenuhan listrik nasional.

"Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW," kata Yuliot.

Langkah ini sejalan dengan target Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang membidik tambahan kapasitas 70 gigawatt (GW). Pemerintah menargetkan sekitar 40 GW atau setara 62 persen dari tambahan tersebut berasal dari sumber energi baru terbarukan.

Upaya hilirisasi dan standardisasi industri juga menjadi agenda penting guna mengurangi ketergantungan pada impor energi di masa depan. Sidang tersebut diakhiri dengan penyusunan agreed minutes sebagai dokumen formal tindak lanjut kerja sama investasi dan teknologi kedua negara.