Iran Kirim Proposal Baru ke AS Melalui Mediator Pakistan

Pemerintah Iran mengirimkan naskah proposal negosiasi terbaru kepada Amerika Serikat (AS) melalui Pakistan pada Kamis (30/4/2026) malam sebagai langkah untuk memulai kembali pembicaraan damai yang sempat terhenti. Upaya diplomatik ini dilakukan di tengah ketegangan blokade pelabuhan dan penutupan jalur maritim strategis di Selat Hormuz sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pengiriman dokumen tersebut dikonfirmasi oleh kantor berita resmi Iran dalam laporan tertulis mengenai perkembangan situasi mediasi antara Teheran dan Washington. Langkah ini menandai babak baru setelah kedua negara sempat buntu dalam menentukan poin-poin kesepakatan pasca meletusnya konflik pada akhir Februari lalu.

"Republik Islam Iran menyampaikan teks proposal negosiasi terbarunya kepada Pakistan, sebagai mediator dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat, pada Kamis malam," bunyi keterangan kantor berita Republik Iran, IRNA.

Hingga saat ini, isi detail dari proposal tersebut belum dipublikasikan secara resmi ke publik, sementara otoritas di Gedung Putih juga belum memberikan pernyataan balasan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terpantau aktif melakukan koordinasi dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggalang dukungan perdamaian.

"inisiatif terbaru Republik Islam untuk mengakhiri perang." kata Kementerian Luar Negeri Iran mengenai fokus pembicaraan telepon Araghchi dengan para menteri dari Arab Saudi, Qatar, Turki, Irak, dan Azerbaijan pada Jumat (1/5/2026).

Perselisihan mengenai status hukum perang menjadi isu krusial bagi internal pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat saat ini. Pihak eksekutif berargumen bahwa gencatan senjata yang berlangsung telah mengakhiri status permusuhan secara efektif, sehingga mereka tidak perlu meminta izin resmi kepada Kongres untuk melanjutkan tindakan militer.

"Untuk tujuan Resolusi Kekuatan Perang, permusuhan yang dimulai pada hari Sabtu, 28 Februari telah berakhir," kata seorang pejabat senior pemerintahan.

Interpretasi ini didukung oleh keterangan dari pejabat senior lainnya yang mengonfirmasi bahwa tidak ada baku tembak yang tercatat sejak awal April. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah AS untuk menyatakan bahwa batas waktu 60 hari untuk otorisasi militer telah berhenti sementara karena kondisi di lapangan yang relatif stabil.

"permusuhan yang dimulai pada hari Sabtu, 28 Februari telah berakhir." tegas pejabat senior pemerintahan yang berbicara secara anonim.