Pemerintah Iran menegaskan penolakan untuk kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat selama blokade di Selat Hormuz belum dicabut. Sikap ini muncul setelah Washington secara sepihak memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang memicu kekhawatiran krisis ekonomi global pada Kamis (23/4/2026).
Dilansir dari Kompas, ketegangan ini dipicu oleh serangan Amerika Serikat terhadap kapal kargo Iran yang berujung pada hilangnya kepercayaan Teheran. Tindakan militer tersebut menyebabkan Iran menarik diri dari pembicaraan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kibtiah menilai kondisi ini sangat krusial karena ketidakpastian perundingan berisiko mengganggu stabilitas pasar energi. Ia menekankan bahwa kegagalan diplomasi dapat memicu inflasi hebat, terutama di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia.
"Ketika terjadi blokade oleh pihak Amerika Serikat, akhirnya ini menimbulkan suatu ketidakpercayaan Iran, dan Iran ragu kalau kembali ke perundingan tidak menghasilkan deal (kesepakatan)," kata Tia Mariatul Kibtiah, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Binus University.
Tia menyatakan bahwa dampak gangguan di Selat Hormuz akan terasa jauh lebih berat bagi negara-negara Asia dibandingkan Uni Eropa. Ia juga memperingatkan potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dalam negeri jika kebuntuan politik ini terus berlanjut.
"Karena efeknya terutama ke Asia Tenggara sangat signifikan. Kalau ke Uni Eropa misalnya hanya sekitar 20 persen, ke Asia itu sekitar 80 persen efek daripada Selat Hormuz ini, terutama ke Indonesia, khawatirnya memang akan terjadi inflasi," ujar Tia Mariatul Kibtiah.
Diplomasi internasional kini sedang diupayakan oleh Pakistan sebagai mediator utama untuk meredakan provokasi di wilayah perairan tersebut. Peran Islamabad menjadi kunci agar Amerika Serikat menghentikan intervensi terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
"Kabarnya Islamabad mencoba approach (pendekatan) terhadap AS, kemudian melakukan pembicaraan kedua belah pihak supaya AS tidak melakukan apa pun, tidak melakukan tindakan provokatif untuk menyerang kargo-kargonya Iran, kemudian mencoba untuk tidak intervensi terhadap pelabuhan Iran," ujar Tia Mariatul Kibtiah.
Di pihak lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa militer diperintahkan untuk menunda serangan yang telah direncanakan sebelumnya. Keputusan ini diambil untuk memberikan ruang bagi Iran menyerahkan proposal penyelesaian konflik sesuai permintaan mediator.
"Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade, dan dalam semua hal lainnya, tetap siap dan mampu. Oleh karena itu, akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan, dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Merespons pernyataan Gedung Putih, pihak Iran bersikeras bahwa kejujuran Amerika Serikat dalam melakukan gencatan senjata harus dibuktikan dengan penghentian operasi blokade. Teheran mengklaim telah terjadi berbagai pelanggaran kesepakatan sejak masa gencatan senjata dimulai.
"Amerika Serikat harus menghentikan pelanggaran gencatan senjata sebelum negosiasi apa pun," kata Amir-Saeid Iravani, Duta Besar Iran untuk PBB.
Keamanan di Selat Hormuz menjadi syarat mutlak bagi Iran sebelum delegasi mereka bersedia duduk bersama di Pakistan. Iran menyatakan kesiapan untuk menghadapi segala kemungkinan skenario jika tekanan ekonomi terus diberikan oleh pihak Amerika Serikat.
"Segera setelah mereka mencabut blokade, negosiasi babak selanjutanya akan digelar di Islamabad (Pakistan). Iran siap untuk skenario apa pun," kata Amir-Saeid Iravani.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·