Irma Chaniago Kritik Menkes Terkait Layanan BPJS PBI Nonaktif

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, melayangkan kritik keras terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026). Kritik tersebut dipicu oleh ketidaksesuaian klaim pemerintah dengan fakta pelayanan bagi peserta PBI BPJS yang telah dinonaktifkan.

Persoalan ini bermunculan setelah Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang statusnya nonaktif tetap mendapatkan jaminan pelayanan medis. Namun, dilansir dari Detikcom, Irma menegaskan bahwa instruksi tersebut sering kali diabaikan oleh pihak rumah sakit di lapangan.

Ketegangan dalam rapat muncul saat Irma mempertanyakan kehadiran pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran transfer ke daerah. Menurutnya, pemangkasan biaya tersebut berdampak langsung pada terhambatnya akses kesehatan bagi masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada subsidi negara.

Irma menilai klaim Menkes yang menyebut peserta nonaktif bisa tetap berobat hanya sekadar wacana yang tidak terealisasi di fasilitas kesehatan. Ia mendapati fakta bahwa rumah sakit tetap menolak pasien yang kartu BPJS-nya sudah tidak aktif meskipun sudah ada surat edaran resmi.

"Begitu juga Pak Menkes jangan asal ngomong juga sudah berikan surat edaran, bapak beri surat edaran, tapi faktanya rumah sakit itu nggak tindaklanjuti surat edaran itu," ujar Irma Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, legislator NasDem ini mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperketat kontrol dan monitoring terhadap manajemen rumah sakit. Ia mengaku menerima banyak aduan langsung dari konstituen di daerah pemilihan yang tetap ditolak saat hendak berobat darurat.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan jaminan bahwa 11 juta warga terdampak penonaktifan tetap akan dilayani jika datang ke fasilitas kesehatan. Menkes mengklaim kesepakatan dengan DPR telah dituangkan dalam surat edaran resmi untuk menjamin hak dasar kesehatan masyarakat tersebut.