Jepang Hapus Hambatan Ekspor Senjata guna Perkuat Industri Pertahanan

Pemerintah Jepang secara resmi mencabut sebagian besar pembatasan ekspor persenjataan untuk mengizinkan penjualan alutsista ke luar negeri guna memperkuat industri pertahanan nasional. Kebijakan bersejarah ini disetujui oleh kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Selasa, 21 April 2026, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Langkah ini menandai perubahan signifikan karena untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang membuka pasar yang lebih luas bagi perusahaan persenjataan domestik. Sebelumnya, regulasi hanya memperbolehkan pengiriman peralatan militer terbatas untuk misi kemanusiaan, transportasi, pengawasan, serta pembersihan ranjau.

Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan ganda bagi stabilitas nasional dan global. Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers resmi yang merinci arah baru kebijakan luar negeri Jepang.

"Keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan Jepang serta berkontribusi lebih jauh terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan maupun komunitas internasional di tengah perubahan lingkungan keamanan yang sangat cepat," ujar Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet.

Pemerintah tetap memberikan batasan bahwa prinsip-prinsip negara damai yang dipegang selama delapan dekade akan terus dijaga. Kendali ketat tetap diberlakukan bagi pengiriman alat tempur mematikan ke wilayah yang sedang dilanda konflik aktif.

"Pada saat yang sama, pemerintah akan tetap menjunjung tinggi prinsip dasar sebagai negara damai yang telah dibangun selama lebih dari 80 tahun sejak berakhirnya perang," kata Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet.

Pengecualian ekspor senjata mematikan tetap dimungkinkan jika langkah tersebut dinilai krusial bagi kepentingan nasional. Takaichi, yang dikenal memiliki posisi tegas dalam isu keamanan, berupaya memposisikan Jepang sebagai aktor utama dalam pasar pertahanan global dengan menaikkan anggaran belanja militer.

Transformasi kebijakan ini diperkuat dengan kesepakatan penjualan kapal perang canggih kepada Australia yang baru saja ditandatangani. Mitsubishi Heavy Industries Ltd, sebagai kontraktor utama, tercatat berada di posisi ke-32 dunia dalam pendapatan sektor pertahanan menurut data SIPRI tahun 2024.

Kihara menambahkan bahwa transfer teknologi persenjataan sangat vital untuk mendukung kapabilitas pertahanan sekutu sekaligus meningkatkan daya tawar domestik. Peningkatan basis teknologi dianggap sebagai fondasi utama kekuatan operasional militer Jepang.

"Untuk melindungi negara kita dan menjaga perdamaian kawasan, penting untuk lebih mendorong transfer peralatan pertahanan serta memperkuat kemampuan penangkal sekutu dan negara sahabat," kata Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet.

Pemerintah berharap industri lokal dapat segera mengejar ketertinggalan dalam pengembangan teknologi kunci, seperti drone militer. Selama ini, sektor pertahanan Jepang hanya menyumbang kurang dari 20% pendapatan bagi konglomerasi manufaktur nasional karena pasar yang terbatas.

"Dengan mendorong transfer peralatan pertahanan, penting juga memperkuat basis teknologi produksi pertahanan domestik yang mendukung kemampuan operasional Self-Defense Forces," ujar Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet.

Peningkatan aktivitas militer China serta ancaman rudal Korea Utara memicu dukungan publik terhadap penguatan militer Jepang. Saat ini, ekspor hanya diizinkan kepada 17 negara yang telah memiliki perjanjian perlindungan informasi rahasia dengan Tokyo, termasuk Amerika Serikat, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara.