Pemerintah Jerman menyatakan kesiapan untuk mengerahkan bantuan pembersihan ranjau dan sistem pengintaian maritim guna mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat (17/04). Dilansir dari Detikcom, langkah ini diambil guna mengatasi risiko keamanan di jalur strategis tersebut pascakonflik di kawasan.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan komitmen negaranya setelah melakukan konsultasi dengan para pemimpin Eropa mengenai pembentukan misi multinasional. Kehadiran militer Jerman di wilayah tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan lalu lintas kapal yang sempat terganggu akibat penutupan sepihak oleh otoritas Iran.
"Kami dapat menyediakan kapal pembersih ranjau, kami ahli dalam hal itu," kata Merz.
Kanselir menambahkan bahwa operasional militer tersebut tetap harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku internasional.
Intervensi semacam itu memerlukan "dasar hukum yang kuat," ujar Merz.
Kondisi di Selat Hormuz sempat mengalami fluktuasi keamanan setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Presiden AS Donald Trump menyatakan jalur terbuka. Namun, Iran kemudian membatalkan keputusan tersebut dan kembali menutup selat di tengah kekhawatiran adanya ranjau bawah laut yang belum terverifikasi keberadaannya.
Johannes Peters, pakar peperangan bawah laut dari Institute for Security Policy di Universitas Kiel, memberikan pandangan mengenai ketidakpastian ancaman tersebut.
"Kami bahkan belum yakin ada ranjau (di Selat Hormuz)," kata Peters.
Meskipun keberadaannya belum dipastikan, ia menilai isu ranjau sudah cukup efektif untuk menghentikan aktivitas ekonomi di perairan sensitif.
"Namun, ancaman itu sendiri sudah cukup (untuk menghalangi pelayaran). Untuk saat ini, tak seorang pun di zona perang benar-benar bisa pergi dan memeriksanya," kata Peters.
Teknologi ranjau modern saat ini telah berkembang pesat dibandingkan era Perang Dunia II yang menggunakan sistem kontak langsung. Peters menjelaskan bahwa perangkat peledak masa kini menggunakan sensor canggih untuk mendeteksi target.
"Ranjau modern sudah sangat berbeda dari itu," kata Peters.
Ranjau saat ini dapat diprogram untuk meledak berdasarkan tanda akustik atau perubahan tekanan air tanpa harus bersentuhan dengan lambung kapal.
"kapal selam dapat membantu menentukan profil akustik kapal musuh," jelas Peters.
Ia menambahkan bahwa identitas suara kapal sangat krusial agar ranjau hanya menargetkan lawan tanpa mengganggu navigasi kapal sekutu.
"Kapal musuh akan memicu ranjau lewat tanda akustiknya, sementara kapal sekutu dapat tetap melintas di area yang dipasangi ranjau tanpa gangguan," kata Peters.
Dalam upaya pembersihan, Angkatan Laut Jerman kini mulai mengandalkan drone otonom untuk meminimalkan risiko terhadap personel. Mykola, seorang tentara Ukraina yang memiliki pengalaman serupa di Laut Hitam, menjelaskan efektivitas penggunaan alat nirawak tersebut.
"Jika memungkinkan, kami menggunakan drone untuk mencari objek, lalu mengidentifikasi dan menghancurkannya," kata Mykola.
Kapten Fregat Andreas dari Skuadron Penyapu Ranjau ke-3 Angkatan Laut Jerman mengonfirmasi bahwa penggunaan sistem otonom telah mengubah metode kerja militer secara signifikan.
"Kami sebagian besar menggunakan sistem otonom untuk menyisir dasar laut," kata Andreas.
Metode ini dianggap jauh lebih aman dibandingkan prosedur lama yang mengharuskan kapal utama melintasi area bahaya secara langsung.
"Dulu, kapal yang dilengkapi dengan sistem sonar harus melintas tepat di atas area yang diduga terdapat ranjau untuk mendeteksinya," kata Andreas.
Penggunaan drone ini melindungi puluhan personel dari risiko ledakan bawah air saat melakukan penyisiran.
"Dengan sistem otonom, 40 nyawa itu tidak lagi harus ditempatkan pada situasi yang berisiko langsung," kata Andreas.
Kendati teknologi semakin maju, proses pembersihan perairan dari ranjau tetap membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai hitungan dekade.
Artyom, seorang penyapu ranjau asal Ukraina, menekankan bahwa sisa-sisa amunisi dari perang masa lalu masih sering ditemukan hingga saat ini.
"Kami masih menemukan ranjau dari Perang Dunia II, bahkan beberapa dari Perang Dunia I," katanya.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman bawah laut memiliki dampak jangka panjang yang persisten bagi keamanan maritim.
"Itu menunjukkan masih ada pekerjaan yang menanti kami di depan," kata Artyom.
Terkait tantangan di Selat Hormuz, Andreas menyebutkan bahwa keterbatasan baterai drone saat ini mengharuskan peluncuran dilakukan dari jarak dekat, yang justru berisiko bagi kapal induk.
"Anda harus selalu berada di dekat area operasi," kata Andreas.
Kekuatan persenjataan Iran menjadi pertimbangan utama bagi militer Jerman dalam merencanakan radius operasi drone tersebut.
"Itu akan sulit di kawasan sensitif seperti Selat Hormuz. Senjata Iran memiliki jangkauan jauh, dan kami harus melindungi personel kami," kata Andreas.
Menanggapi tantangan tersebut, perusahaan Euroatlas sedang mengembangkan drone Greyshark dengan jangkauan lebih luas dan ketahanan baterai lebih lama untuk operasi satu minggu. Markus Beer, Chief Sales Officer Euroatlas, menjelaskan manfaat drone ini dalam krisis Iran.
"Kapal di Selat Hormuz berisiko terkena serangan dari darat," katanya.
Pengintaian bawah air menggunakan teknologi otonom dianggap sebagai solusi yang tidak provokatif bagi situasi diplomatik di kawasan tersebut.
"Termasuk kapal pemburu ranjau. Namun, pengintaian bawah air (dengan drone) masih bisa dilakukan, tanpa risiko dan tanpa memperkeruh situasi," kata Beer.
Keunggulan teknis dari drone generasi terbaru ini diharapkan dapat menjangkau target yang sebelumnya sulit diakses oleh drone berukuran kecil.
"Drone kecil yang saat ini digunakan untuk berburu ranjau hanya mampu bertahan beberapa jam," kata Beer.
Euroatlas menargetkan produksi massal versi otonom ini pada September 2026 mendatang setelah uji coba sukses di Portugal.
"Drone Greyshark bisa menjangkau jarak yang lebih jauh," kata Beer.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·