Jakarta (ANTARA) - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Safrizal Zakaria Ali mengatakan ada 71 lokasi di Tanah Rencong yang dinyatakan siap untuk segera dibangun hunian tetap atau huntap.
"Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus siap bangun," ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan data terbaru per 14 April 2026, sebanyak 71 titik lokasi rencana pembangunan hunian tetap telah dinyatakan berstatus "Hijau" atau siap bangun.
Secara keseluruhan, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota dengan total usulan mencapai 17.541 unit rumah bagi kepala keluarga (KK) terdampak.
Luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektare, yang bersumber dari lahan milik pemerintah, masyarakat, hingga area hak guna usaha (HGU).
Safrizal memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh.
Beberapa wilayah seperti Bener Meriah (10 titik), Aceh Timur (9 titik), dan Aceh Tengah (6 titik) tercatat telah memiliki status lahan yang clear dan siap untuk memulai tahap konstruksi.
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan 28.972 huntap di Aceh, Sumut, Sumbar
Sementara itu, Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meski wilayah tersebut memikul beban usulan terbesar dengan total 9.965 KK.
Meskipun mayoritas menunjukkan progres positif, Safrizal memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih terkendala administrasi maupun sengketa lahan.
Saat ini masih terdapat 34 lokasi berstatus "Kuning" (sedang dalam tahap negosiasi/pengukuran) dan tiga lokasi berstatus "Merah" (lahan bermasalah).
"Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan empat lokasi agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan," ujarnya.
Menurut data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues adalah terkait belum adanya biaya pembebasan lahan milik masyarakat.
Selain itu, Safrizal juga meminta atensi khusus untuk tiga titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan kepada warga.
"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," tutur Safrizal.
Di sisi lain, Posko Wilayah PRR Aceh juga masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga saat ini datanya belum diterima. Sedangkan Nagan Raya dan Aceh Singkil secara resmi melaporkan tidak mengusulkan pembangunan huntap komunal.
Baca juga: Pemkab Nagan Raya percepat persiapan lahan huntap untuk korban banjir
Baca juga: Satgas PRR kebut pembangunan huntap setelah rampungkan huntara
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·