KDM Minta Tak Ada Pungli di Perlintasan Kereta: Tak Boleh Ormas-Preman Kuasai

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perlintasan kereta api tidak dikuasai ormas dan preman. Ia memerintahkan Pemerintah Kota Bekasi untuk menindak.

"Tidak boleh lagi ada ormas atau premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan pribadi,” kata KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi saat mengunjungi korban kecelakaan maut kereta di RSUD Kota Bekasi, Rabu (29/4).

Menurut KDM, solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah membangun flyover di lokasi penyeberangan kereta.

“Kalau flyover dibangun, persoalan ini selesai. Tapi sebelum itu, pengamanan harus dipasang sekarang juga,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengunjungi korban kecelakaan maut kereta di RSUD Kota Bekasi, Rabu (29/4). Dalam kesempatan itu, Dedi memastikan kekurangan biaya pengobatan para korban akan dibantu.

Dirut KAI Imbau Ormas Tak Buat Perlintasan Liar

Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bakal menutup perlintasan kereta api sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan, termasuk yang dibuat oleh organisasi masyarakat (ormas).

“Ormas seperti yang saya sampaikan tadi, selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus menutup,” ujar Bobby, saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Bobby menegaskan, tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum demi menjamin keselamatan perjalanan kereta dan masyarakat. “Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tutup,” tegasnya.

Saat ini, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, tengah melakukan penertiban ketat terhadap perlintasan sebidang yang tidak sesuai aturan.