Kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Masud Picu Gelombang Protes Masyarakat

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud menghadapi gelombang kritik publik terkait transparansi anggaran dan kebijakan sosial pada Selasa, 21 April 2026. Sejumlah isu strategis mulai dari pengadaan barang mewah hingga tudingan dinasti politik memicu aksi massa di Samarinda.

Kekecewaan warga berawal dari alokasi dana sebesar Rp8,5 miliar untuk mobil dinas Range Rover dan Rp25 miliar guna renovasi rumah jabatan. Selain itu, pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dengan anggaran honorarium mencapai Rp8 miliar turut menjadi sorotan tajam masyarakat.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberikan tanggapan terkait polemik redistribusi iuran BPJS Kesehatan yang diprotes oleh sejumlah kepala daerah. Rudy menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menjaga keadilan fiskal di wilayahnya.

"Tidak ada gading yang tak retak, mohon doakan agar kami bisa terus kembali ke jalan yang benar," kata Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kominfo menyatakan telah mengembalikan unit mobil mewah tersebut ke pihak penyedia. Langkah ini diklaim sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan pusat mengenai efisiensi anggaran daerah.

Persoalan komunikasi publik juga mencuat saat Rudy Mas'ud mengklarifikasi sebutan tertentu yang dialamatkan kepada pejabat daerah lain dalam sebuah rapat resmi. Ia berdalih pernyataan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap rekan sejawat.

"Gubernur Konten" sebut Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur.

Klarifikasi tersebut menyusul ramainya hujatan warganet terhadap gaya komunikasi sang gubernur. Di sisi lain, insiden intimidasi oknum ajudan berinisial S terhadap jurnalis berinisial F pada Juli 2025 telah memicu kecaman dari AJI Samarinda dan PWI Kaltim.

"tandai, tandai" ujar S, Ajudan Gubernur Kaltim.

Ketua TAGUPP Irianto Lambrie menjelaskan peran tim yang dipimpinnya di tengah kritik atas besarnya alokasi honorarium anggota tim tersebut. Irianto membantah tuduhan bahwa lembaga ini hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik pascapilkada.

"Tidak ada gading yang tak retak, mohon doakan agar kami bisa terus kembali ke jalan yang benar," tutur Irianto Lambrie, Ketua TAGUPP.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjamin akan mengambil alih pembiayaan kesehatan bagi kabupaten atau kota yang mengalami kesulitan anggaran. Saat ini, koordinasi antarwilayah terus dilakukan untuk mengantisipasi risiko hilangnya jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga tidak mampu.