Kebijakan Impor Raw Sugar BUMN Berisiko Picu Kenaikan Harga Gula

Rencana pemerintah untuk mengalihkan otoritas impor bahan baku gula rafinasi dari pihak swasta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memicu kritik tajam karena dinilai berisiko melambungkan harga gula mentah. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada Selasa, 8 April 2026.

Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai langkah untuk menekan angka rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga. Namun, pengalihan tersebut diprediksi justru akan memperpanjang rantai distribusi yang berujung pada beban biaya tambahan bagi industri dan masyarakat.

Dilansir dari Money, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menjelaskan bahwa penambahan lapisan dalam proses pemasaran hanya akan menciptakan margin baru. Hal ini secara otomatis meningkatkan harga bahan baku atau raw sugar yang harus dibayar oleh pabrik pengolahan.

Kenaikan biaya produksi pada pabrik gula rafinasi tersebut diperkirakan akan diteruskan kepada sektor pengguna seperti industri makanan, minuman, dan farmasi. Pada tahap akhir, konsumen diprediksi akan menanggung beban harga produk yang lebih mahal akibat ketidakmampuan finansial dan keterbatasan jaringan distribusi BUMN terkait.

"Pengalihan impor itu bukan solusi. Kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal," kata Khudori, pengamat pertanian AEPI pada Rabu, 15 April 2026.

Masalah utama di lapangan menurut Khudori sebenarnya terletak pada lemahnya pengawasan distribusi serta disparitas harga yang tinggi antara gula industri dan gula konsumsi. Rendahnya efisiensi pabrik gula konsumsi milik negara menjadi faktor yang membuka celah terjadinya distorsi pasar.

Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri masih berada pada level yang sangat tinggi. Kebutuhan raw sugar nasional untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai 3,2 juta ton, yang secara keseluruhan harus dipenuhi melalui skema impor.

Kinerja Sugar Co yang mengonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula juga mendapat sorotan karena belum menunjukkan dampak signifikan pada produksi nasional. Luas lahan yang dikelola saat ini hanya sekitar 51.000 hektar, atau hanya memenuhi sekitar 10 persen dari total kebutuhan tebu di seluruh Indonesia.