Kejati DKI Geledah Kantor Kementerian PU Terkait Dugaan Korupsi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi penggeledahan sejumlah ruangan pejabat di lingkungan kementeriannya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait dugaan tindak pidana korupsi periode 2023-2024. Penegasan mengenai tekanan psikologis akibat pemeriksaan mendadak tersebut disampaikan Dody di Gedung Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (17/4/2026).

Dody menjelaskan bahwa dirinya tidak menerima pemberitahuan awal mengenai kedatangan tim penyidik. Penggeledahan yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut diakuinya berdampak pada kondisi kesehatannya secara langsung akibat rasa stres yang muncul selama proses berlangsung, dilansir dari Detik Finance.

"Manakala mereka melakukan penggeledahan, itu juga ujuk-ujuk, saya juga nggak tahu. Sampai saya sakit perut terus. Saya stres waktu itu, saya juga stres, bukan saya senang-senang," ungkap Dody, Menteri PU.

Menteri PU menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Dody menyebutkan belum ada penyerahan berkas resmi atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak Kejati DKI Jakarta kepada dirinya.

"Jadi, nggak tahu sampai sekarang pun saya, saya belum dikasih tahu SP2HP," imbuhnya Dody, Menteri PU.

Dody memastikan akan melanjutkan langkah pembersihan internal di jajaran kementerian sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia enggan membeberkan detail mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut demi menjaga proses hukum.

"Kalau masalah 'bersih-bersih', memang itu tugas yang diembankan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau masalah aktor intelektual, mungkin sebaiknya saya tidak menyebutkan di depan publik," tutur Dody, Menteri PU.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya memberikan konfirmasi bahwa operasi lapangan tersebut telah dimulai sejak Kamis (9/4/2026). Tim penyidik dari bidang tindak pidana khusus menyasar sejumlah ruangan di gedung kementerian untuk mencari bukti pendukung kasus tersebut.

"Saat ini Kamis, 9 April 2026, penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati DKI sedang melakukan penggeledahan beberapa ruangan pejabat di gedung Kementerian Pekerjaan Umum," kata Patris Yusrian Jaya, Kajati DKI.

Meskipun rincian perkara belum dibuka sepenuhnya secara publik, pihak Kejaksaan memastikan penyelidikan difokuskan pada sejumlah kegiatan anggaran kementerian yang berjalan dalam dua tahun terakhir. Fokus utama penyidikan adalah untuk mengungkap potensi kerugian negara pada beberapa item proyek tertentu.

"Terkait penyidikan tindak pidana korupsi beberapa item kegiatan tahun 2023/2024," ujar Patris Yusrian Jaya, Kajati DKI.