Kekuatan Paspor Indonesia Meningkat ke Peringkat 63 Dunia pada 2026

Kekuatan paspor Indonesia mencatatkan kenaikan ke posisi 63 dunia dengan total akses ke 70 destinasi bebas visa berdasarkan data Henley & Partners yang dirilis pada Minggu, 19 April 2026. Capaian ini menunjukkan peningkatan satu peringkat dibandingkan awal tahun dan dua peringkat dibandingkan tahun lalu.

Meskipun mengalami kenaikan versi Henley, data Passport Index per Februari 2026 memberikan perspektif berbeda dengan menempatkan Indonesia pada peringkat 58 global. Dalam indeks tersebut, Indonesia tercatat memiliki skor mobilitas 88 hingga 89 dengan jangkauan dunia mencapai 44 hingga 45 persen.

Pemegang paspor Indonesia saat ini dapat menikmati akses tanpa visa di 42 negara, fasilitas visa on arrival (VoA) di 41 negara, serta electronic travel authorization (eTA) di lima negara. Destinasi strategis mencakup kawasan Asia, Afrika, Karibia, hingga Amerika Selatan, termasuk wilayah populer seperti Hong Kong, Brasil, dan Turki.

Di tingkat global, Uni Emirat Arab (UEA) mencatatkan lonjakan signifikan ke peringkat kedua dengan akses ke 187 destinasi. Sementara itu, posisi puncak masih ditempati oleh Singapura yang memberikan akses tanpa visa ke 192 negara tujuan bagi warga negaranya.

Kondisi geopolitik di Timur Tengah turut berdampak pada sektor pendukung mobilitas global, khususnya di Dubai yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan akibat konflik regional. Pemerintah setempat merespons situasi ini dengan memberikan paket insentif ekonomi senilai 1 miliar dirham untuk memulihkan pariwisata.

"Sangat sedikit pelanggan, terutama turis," ujar seorang pramuniaga pada AFP.

Pramuniaga tersebut menambahkan bahwa warga lokal masih tetap berkunjung ke pusat perbelanjaan sehingga situasi tetap terkendali tanpa adanya kepanikan di tengah penurunan jumlah turis internasional. Pemerintah Dubai juga telah memberlakukan penangguhan biaya layanan bagi perusahaan perhotelan untuk menjaga likuiditas sektor pariwisata.

"Kita semua berharap ini hanya sementara. Orang percaya situasi akan membaik," kata seorang tokoh industri retail.

Kebijakan pemulihan ini mencakup penangguhan pembayaran biaya penjualan kamar dan biaya tambahan lainnya bagi hotel selama tiga bulan mulai 1 April 2026. Langkah tersebut diambil guna memperkuat posisi Dubai yang sebelumnya terdampak oleh penutupan wilayah udara dan pembatasan rute penerbangan.

"Insentif baru ini sejalan dengan umpan balik yang telah kami terima dari para pemimpin perhospitalan di kota ini dan akan menempatkan mereka pada posisi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan momentum bagi sektor ini," imbuh Issam Kazim, CEO Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM).

Kazim menekankan pentingnya respons terhadap kebutuhan pelaku industri dalam menghadapi tantangan ekonomi. Sementara itu, otoritas terkait memastikan bahwa fleksibilitas biaya akan terus dipantau untuk menjamin keberlanjutan operasional jangka panjang.

"Dengan memberikan fleksibilitas ekstra kepada bisnis selama beberapa bulan mendatang, kami memungkinkan mereka untuk fokus pada prioritas utama dan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk melindungi keberlanjutan jangka panjang operasi mereka," kata Ahmad Khalifa AlQaizi AlFalasi, CEO Dubai Business Registration and Licensing Corporation (DBLC).

AlFalasi menyatakan pemberian kelonggaran ini bertujuan agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang fluktuatif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini juga disebut sangat bergantung pada sinergi antara pihak pemerintah dan swasta di wilayah tersebut.

"Insentif baru ini sejalan dengan umpan balik yang telah kami terima dari para pemimpin perhotelan di kota ini dan akan menempatkan mereka pada posisi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan momentum bagi sektor ini," ujar Helal Saeed Almarri, Direktur Jenderal Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai (DET).