Kemenbud tekankan peran film sebagai ekspresi budaya dan diplomasi

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan menekankan bahwa film memiliki peran strategis tidak hanya sebagai industri, tetapi juga sebagai medium ekspresi budaya dan instrumen diplomasi nasional di tengah perubahan lanskap media yang semakin dinamis.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Judi Wahjudin, S.S., M.Hum. mengatakan film menjadi bagian penting dalam pemajuan kebudayaan sekaligus sarana membangun identitas bangsa dalam diskusi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perfilman Mencari Bentuk Kelembagaan Perfilman Indonesia oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang digelar secara daring pada Senin.

“Seperti kita ketahui film bukan sekedar industri tetapi juga merupakan medium ekspresi budaya dan instrumen diplomasi budaya serta bagian dari pemajuan kebudayaan nasional sehingga memiliki posisi yang sangat penting bagi pemajuan dan kebangsaan Indonesia,” kata Judi.

Baca juga: Wamenekraf: Kolaborasi Netflix-APROFI perkuat industri film Indonesia

Ia menjelaskan perkembangan perfilman Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari masa kolonial hingga era digital saat ini.

Pada awal abad ke-20, film di Indonesia masih didominasi oleh produksi impor dan dokumentasi kolonial. Produksi lokal mulai berkembang pada 1920-an, yang kemudian berlanjut pada masa kemerdekaan dengan munculnya karya sineas nasional.

Memasuki periode berikutnya, perfilman Indonesia mengalami perubahan seiring dinamika kebijakan dan perkembangan industri, termasuk pembentukan berbagai lembaga perfilman serta penyelenggaraan festival film sebagai ruang apresiasi dan distribusi karya.

Menurut Judi, perubahan paling signifikan terjadi pada era digital, terutama sejak kehadiran platform streaming yang mengubah pola distribusi dan konsumsi film secara luas.

“Pada era digital muncul platform streaming sejak 2016 yang mengubah lanskap distribusi film secara radikal,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa film memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang adaptif.

Selain itu, film juga dinilai memiliki potensi sebagai sarana diplomasi budaya yang dapat memperkenalkan nilai, identitas, dan keberagaman Indonesia ke tingkat global.

Baca juga: Kemenbud dorong revisi UU perfilman berbasis partisipasi publik

Baca juga: Fauzan Zidni jadi Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia 2026-2030

Baca juga: Hari Film Nasional, Maudy Ayunda soroti pemerataan perfilman Indonesia

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.