Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Cabai dan Bawang, Antisipasi Kenaikan Harga

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai besar, dan bawang merah. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Senin (13/4/2026) di Jakarta, yang dilansir dari Detikcom.

Tomsi menyoroti pentingnya memastikan ketersediaan komoditas tersebut di daerah masing-masing. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas tersebut kerap terjadi akibat kurangnya pasokan. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk lebih proaktif dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi Jaminan Produk Halal. Dalam kesempatan itu, Tomsi secara khusus mendorong Pemda untuk menggencarkan gerakan menanam komoditas yang mudah dibudidayakan di daerah.

Data dari Kementerian Pertanian (Kementan) pada April 2026 menunjukkan adanya defisit produksi cabai rawit dan cabai merah di beberapa daerah. Defisit terparah terjadi di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Kondisi ini menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan cepat dari Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"[Kita sudah melakukan] 163 kali rapatnya [pengendalian inflasi], nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya [untuk melakukan langkah pengendalian]," ujar Tomsi.

Tomsi juga mengimbau daerah yang mengalami defisit untuk berkoordinasi dengan daerah surplus. Selain itu, ia menekankan perlunya koordinasi langsung dengan Kementan untuk mencari solusi. Ia mengingatkan kepada jajaran kepala dinas dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta perwakilan dari Kepala Staf Kepresidenan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).