Kemenhut prioritaskan akses perhutanan sosial bagi warga miskin

6 jam yang lalu

kebijakan perluasan akses itu dijalankan sebagai langkah konkret dalam mendukung akselerasi pengentasan kemiskinan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan memprioritaskan pemberian akses program perhutanan sosial, bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem hingga rentan miskin, di sekitar kawasan hutan.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan kebijakan perluasan akses itu dijalankan sebagai langkah konkret dalam mendukung akselerasi pengentasan kemiskinan nasional.

"Sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem, maka instruksi dari Bapak Presiden kepada Menteri Kehutanan adalah meningkatkan akses pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial yang diprioritaskan pada Desil 1 sampai 4," kata dia.

Rohmat memaparkan klasifikasi sasaran tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana Desil 1 mencakup kelompok miskin ekstrem, Desil 2 miskin, Desil 3 agak miskin, dan Desil 4 merupakan kelompok rentan miskin.

Selain penguatan akses lahan, Kemenhut juga mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp835,17 miliar yang dialokasikan khusus untuk program stimulan berupa bantuan usaha ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat di sekitar hutan.

Meski tidak menjelaskan sasaran program secara rinci, tetapi dalam paparan Kementerian Kehutanan, berdasarkan hasil pemetaan terdapat 25.468 desa berada di dalam wilayah kawasan hutan yang diprioritaskan.

Kemudian, menurut Rohmat, dana stimulan tersebut akan disalurkan untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial, pendampingan intensif bagi kelompok tani hutan (KTH), hingga pelibatan aktif warga dalam sistem patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi mengapresiasi komitmen Kemenhut yang berani mendongkrak pagu anggaran belanja sebesar 18,26 persen dari tahun lalu guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi hijau.

Namun, Dwita memberikan catatan kritis agar Kemenhut mulai mengevaluasi struktur pagu anggaran programnya, mengingat porsi dukungan manajemen internal dinilai masih terlalu mendominasi dengan persentase mencapai 59,71 persen.

"Kami mendorong agar porsi anggaran di masa depan lebih banyak difokuskan pada kegiatan operasional langsung di lapangan yang berdampak langsung pada masyarakat dan kelestarian hutan," katanya.

Baca juga: Menhut dorong multi usaha kehutanan untuk pengelolaan hutan produktif

Baca juga: Wamenhut: Peningkatan kualitas perhutanan sosial pacu roda ekonomi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.